Konsep Baru Kedaulatan di Wilayah Udara RI sebagai Negara Kepulauan - Kompas.com

Konsep Baru Kedaulatan di Wilayah Udara RI sebagai Negara Kepulauan

Kompas.com - 09/05/2018, 11:11 WIB
Pesawat F-16 dari Skadron Udara 3 TNI Angkatan Udara melakukan escort (perlindungan udara) pada pesawat kepresidenan yang ditumpangi kepala negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di atas wilayah Purwodadi, Jawa Tengah, saat berkunjung ke Madiun, Jawa Timur, Senin (18/1/2010). Perlindungan udara sering dilakukan pesawat-pesawat tempur di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terutama untuk pesawat yang mengangkut pejabat tinggi negara.Letkol Pnb Fajar Adriyanto Pesawat F-16 dari Skadron Udara 3 TNI Angkatan Udara melakukan escort (perlindungan udara) pada pesawat kepresidenan yang ditumpangi kepala negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di atas wilayah Purwodadi, Jawa Tengah, saat berkunjung ke Madiun, Jawa Timur, Senin (18/1/2010). Perlindungan udara sering dilakukan pesawat-pesawat tempur di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terutama untuk pesawat yang mengangkut pejabat tinggi negara.

BILA kita berbicara tentang penegakan hukum di udara yang berkait dengan persoalan penegakan kedaulatan negara, maka otomatis orang akan berpaling kepada Angkatan Udara (AU) sebagai jajaran utama dan terdepan yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Dengan realita yang ada, dapat dipahami bila tugas dan tanggung jawab tersebut semakin hari semakin banyak. Demikian pula tantangan yang harus dihadapi.

Pada sisi inilah, jajaran Angkatan Udara harus bekerja keras untuk dapat menghadapi tentangan yang semakin hari semakin berat.

Sebagai sebuah angkatan yang sangat erat bersinggungan dengan lajunya perjalanan pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, maka angkatan udara sebuah negara tidak akan cukup hanya memiliki para "praktisi" yang bergiat di lapangan.

Angkatan udara juga memerlukan beberapa "praktisi" yang juga "akademisi" untuk meningkatkan kualitas keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Hanya praktisi yang juga akademisi yang dapat lebih mudah menjembatani masalah-masalah berat di lapangan yang ditopang dengan pengalaman sekaligus disiplin ilmu yang terkait.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama ini, Angkatan Udara banyak dibantu oleh para pakar hukum udara dan ruang angkasa. Salah satu pakar hukum udara yang sudah sejak dulu membantu dan berkontribusi dalam pelaksanaan tugas pokok Angkatan Udara adalah almarhum Prof Dr  Prijatna Abdurrasjid.

Demikian pula pakar hukum udara seperti Prof Dr Saefullah Wiradipraja dan teman-teman pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang selalu memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan tugas AU. Jumlahnya masih sedikit di Indonesia.

Pada intinya, seluruh keluarga besar dari para intelektual yang bergelut di bidang keudaraan dan ruang angkasa selama ini telah banyak bekerja sama dengan baik dalam usaha menegakkan martabat bangsa dan negara pada bidang disiplin ilmu yang masih langka.

Angkatan Udara tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya karena bidang tugasnya banyak berkait dengan masalah hukum udara internasional.

Pada titik inilah diperlukan banyak pemikiran untuk menyempurnakan mekanisme tugas di lapangan yang benar-benar ditopang dengan dukungan payung hukum berdimensi antarbangsa.

Kepala Dinas Hukum Dirgantara TNI AU Kolonel Pnb Supri Abu.Fabian Januarius Kuwado Kepala Dinas Hukum Dirgantara TNI AU Kolonel Pnb Supri Abu.
Selasa (8/52018) kemarin, forum Sidang Terbuka Universitas Trisakti telah mempromosikan Kolonel Pnb Supri Abu menjadi doktor dalam ilmu hukum atas disertasinya "Konsep Baru Kedaulatan di Wilayah Udara NKRI sebagai Negara Kepulauan". Yang bertindak sebagai promotor dalam sidang itu adalah Prof Dr Eriyantauw Wahid, SH, MH.

Supri Abu berhasil lulus dengan nilai "sangat memuaskan". Prestasi ini patut memperoleh apresiasi, mengingat Supri Abu sebagai seorang praktisi, dalam hal ini bertugas di TNI Angkatan Udara Korps Penerbang, telah berhasil lulus dengan baik sebagai seorang akademisi.

Menurut Jasidi Hambali, mantan Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara, sejauh ini Angkatan Udara belum pernah memiliki seorang doktor hukum yang bidang studi bahasan dan penelitiannya tentang hukum udara dan kedaulatan negara di udara.

Disertasi yang diajukan oleh Supri Abu menjadi menarik karena isi dan muatan penelitian yang dilakukannya tidak semata berdasar pada studi pustaka dan teori para pakar, tetapi juga sekaligus mengacu kepada pengalaman dalam bertugas sebagai penerbang Angkatan Udara, Komandan Pangkalan Angkatan Udara, serta sebagai perwira hukum dalam beberapa satuan dalam jajaran Angkatan Udara.

Saya mendapat kesan dari para pihak penguji bahwa mereka juga merasa senang dengan disertasi Supri Abu karena dalam bidang studi Ilmu Hukum dalam arti luas. Mereka juga memperoleh beberapa hal baru berkait dengan tugas-tugas pertahanan keamanan negara.

Bagi Angkatan Udara sendiri, pencapaian ini merupakan salah satu keberhasilan dalam pembinaan sumber daya manusia yang terus berjalan dengan sangat dinamis.

Tantangan ke depan masih banyak menghadang, seperti masalah implementasi dari Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara Kedaulatan, masalah Flight Information Region (FIR) Singapura, masalah air defense identification zone (ADIZ), dan upaya-upaya turut mengamankan kegiatan yang tertuang dalam program poros maritim.

Semoga semua tugas Angkatan Udara ke depan dapat diselesaikan dengan baik dan sukses.

Selamat dan turut bergembira atas keberhasilan Kolonel Pnb Dr Supri Abu.


Komentar

Terkini Lainnya

Mengenal Abah Rasyid, Peredam Konflik dan Perekat Umat Beragama di Tanah Sikka

Mengenal Abah Rasyid, Peredam Konflik dan Perekat Umat Beragama di Tanah Sikka

Nasional
Masih Perlukah Psikotest?

Masih Perlukah Psikotest?

Edukasi
Peran Masyarakat Sipil dalam Kontra Radikalisme Harus Diperkuat

Peran Masyarakat Sipil dalam Kontra Radikalisme Harus Diperkuat

Nasional
Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Internasional
Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Megapolitan
5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

Megapolitan
Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Megapolitan
Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Regional
Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Megapolitan
Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Nasional
Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Internasional
'Megapolitan' Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

"Megapolitan" Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

Regional
Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Nasional
Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Regional
Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Nasional

Close Ads X