Konsep Baru Kedaulatan di Wilayah Udara RI sebagai Negara Kepulauan

Kompas.com - 09/05/2018, 11:11 WIB
Pesawat F-16 dari Skadron Udara 3 TNI Angkatan Udara melakukan escort (perlindungan udara) pada pesawat kepresidenan yang ditumpangi kepala negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di atas wilayah Purwodadi, Jawa Tengah, saat berkunjung ke Madiun, Jawa Timur, Senin (18/1/2010). Perlindungan udara sering dilakukan pesawat-pesawat tempur di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terutama untuk pesawat yang mengangkut pejabat tinggi negara. Letkol Pnb Fajar AdriyantoPesawat F-16 dari Skadron Udara 3 TNI Angkatan Udara melakukan escort (perlindungan udara) pada pesawat kepresidenan yang ditumpangi kepala negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di atas wilayah Purwodadi, Jawa Tengah, saat berkunjung ke Madiun, Jawa Timur, Senin (18/1/2010). Perlindungan udara sering dilakukan pesawat-pesawat tempur di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terutama untuk pesawat yang mengangkut pejabat tinggi negara.

BILA kita berbicara tentang penegakan hukum di udara yang berkait dengan persoalan penegakan kedaulatan negara, maka otomatis orang akan berpaling kepada Angkatan Udara (AU) sebagai jajaran utama dan terdepan yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Dengan realita yang ada, dapat dipahami bila tugas dan tanggung jawab tersebut semakin hari semakin banyak. Demikian pula tantangan yang harus dihadapi.

Pada sisi inilah, jajaran Angkatan Udara harus bekerja keras untuk dapat menghadapi tentangan yang semakin hari semakin berat.

Sebagai sebuah angkatan yang sangat erat bersinggungan dengan lajunya perjalanan pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, maka angkatan udara sebuah negara tidak akan cukup hanya memiliki para "praktisi" yang bergiat di lapangan.

Angkatan udara juga memerlukan beberapa "praktisi" yang juga "akademisi" untuk meningkatkan kualitas keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Hanya praktisi yang juga akademisi yang dapat lebih mudah menjembatani masalah-masalah berat di lapangan yang ditopang dengan pengalaman sekaligus disiplin ilmu yang terkait.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama ini, Angkatan Udara banyak dibantu oleh para pakar hukum udara dan ruang angkasa. Salah satu pakar hukum udara yang sudah sejak dulu membantu dan berkontribusi dalam pelaksanaan tugas pokok Angkatan Udara adalah almarhum Prof Dr  Prijatna Abdurrasjid.

Demikian pula pakar hukum udara seperti Prof Dr Saefullah Wiradipraja dan teman-teman pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang selalu memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan tugas AU. Jumlahnya masih sedikit di Indonesia.

Pada intinya, seluruh keluarga besar dari para intelektual yang bergelut di bidang keudaraan dan ruang angkasa selama ini telah banyak bekerja sama dengan baik dalam usaha menegakkan martabat bangsa dan negara pada bidang disiplin ilmu yang masih langka.

Angkatan Udara tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya karena bidang tugasnya banyak berkait dengan masalah hukum udara internasional.

Pada titik inilah diperlukan banyak pemikiran untuk menyempurnakan mekanisme tugas di lapangan yang benar-benar ditopang dengan dukungan payung hukum berdimensi antarbangsa.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X