PKB Siap Tampung Eks HTI

Kompas.com - 09/05/2018, 11:05 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di kantor PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di kantor PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan partainya siap menerima eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) untuk menyuarakan haknya dalam politik.

"Sebelum dibawa ke pengadilan saya sudah menyampaikan bahwa sebagai hak warga negara, HTI tentu harus diterima semua kalangan," kata Muhaimin saat ditemui di rumah dinas Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (8/5/2018) malam.

Ia menambahkan eks anggota HTI sebagai warga negara tak boleh didiskreditkan dan harus dijamin hak politiknya.

Muhaimin menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak permohonan HTI harus dijadikan pelajaran seluruh ormas.

Baca juga : Diimbau Kembali ke Pancasila dan NKRI, Ini Respons HTI

Dia menyatakan setiap warga negara berhak berserikat dan menyatakan pendapat asalkan tidak merongrong NKRI dan Pancasila.

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini pun mengatakan sedianya antara Islam dan NKRI tak perlu dipisah. Keduanya kata Muhaimin merupakan satu kesatuan.

"Islam dan NKRI itu harga mati," lanjut Muhaimin.

Sebelumnya PTUN Jakarta menolak gugatan yang diajukan pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca juga : Ideologi HTI Sulit untuk Dimatikan, tetapi Para Pengikutnya Perlu Dirangkul Masyarakat

Dengan demikian, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan status badan hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

"Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana membacakan putusannya di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).

Majelis hakim menilai surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X