Kompas.com - 09/05/2018, 09:50 WIB
Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meilala  di Mapolda Metro Jaya, Selasa (13/2/2018). Kompas.com/Sherly PuspitaKomisioner Ombudsman RI, Adrianus Meilala di Mapolda Metro Jaya, Selasa (13/2/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menyarankan agar masyarakat korban perilaku pungutan liar aparat bisa melapor ke lembaganya. Ia memastikan Ombudsman akan menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Sehingga kami yang mewakili mereka memanggil dishub, kepolisian atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik pungli tersebut," ucap Adrianus kepada Kompas.com, Selasa (8/5/2018)

Hal ini disampaikan Adrianus menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para sopir truk di Istana Negara, Senin (7/5/2018).

Dalam pertemuan itu, para sopir mengeluhkan masih adanya pungli yang dilakukan preman, oknum petugas kepolisian hingga petugas dinas perhubungan.

Baca juga : Pengakuan Sopir Truk soal Pungli yang Bikin Jokowi Terkejut...

Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin menyarankan sopir truk merekam petugas pelaku pungli dan melaporkannya ke kepolisian.

Adrianus sepakat dengan usul Wakapolri tersebut. Namun, ia ragu polisi akan berkomitmen untuk menindaklanjuti bukti rekaman tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Makanya kirim saja kepada pihak yang dipercaya seperti kami (Ombudsman)," kata Adrianus.

Adrianus yang juga Kriminolog dari Universitas Indonesia ini menilai, masalah pungutan liar adalah masalah klasik yang masih terus ada sampai saat ini.

Ia pun mengapresiasi Presiden Jokowi yang mau mendengar langsung keluhan dari para sopir truk.

"Memang pungli ini penyakit lama, dan ini bisa menjadi wake up call bagi semua pihak untuk melakukan perubahan," kata dia.

Baca juga : Wakapolri Ancam Copot Kapolda hingga Telanjangi Polisi yang Lakukan Pungli

Namun, di sisi lain, ia juga menilai masih maraknya pungli ini menandakan kerja satgas sapu bersih pungli belum maksimal.

Menurut dia, memberantas pungli memang tidak bisa diselesaikan dengan sekadar membentuk satgas. Sebab, hal ini juga berkaitan dengan mentalitas aparat.

Ia menyebut, pendapatan aparat kepolisian saat ini sebenarnya sudah cukup besar. Selain gaji pokok, pendapatan polisi juga meliputi uang lauk pauk, tunjangan jabatan dan remunerasi.

"Tapi karena mentalnya memang susah, ada saja yang menyalahgunakan kewenangannya," kata dia.

Sebelumnya, pada pertemuan dengan sopir truk, Presiden Joko Widodo mengaku kaget mendengar keluhan terkait banyaknya pungli di jalan. Sebab, selama ini ia tidak mendapat laporan dari bawahannya terkait banyaknya pungli terhadap sopir truk.

"Saya kan dengarnya sedikit, ternyata setelah bertanya kepada para pengemudi, para sopir, ternyata sangat banyaknya, kaget dong," kata Jokowi kepada wartawan usai pertemuan itu.

Baca juga : Sopir Truk Keluhkan Pungli ke Jokowi, Ini Kata Menteri Perhubungan

Jokowi pun meminta Menteri Perhubungan Budi Karya dan Wakapolri Syafruddin yang hadir dalam pertemuan itu untuk segera menindaklanjuti keluhan yang disampaikan para sopir truk.

Ia meminta preman-preman yang selama ini memalak sopir truk untuk ditindak. Begitu pula apabila ada oknum polisi atau petugas dinas perhubungan yang bermain.

"Disikat semuanya," tegas Jokowi. 

Kompas TV Presiden Jokowi kedatangan tamu di Istana Kepresidenan, Selasa (7/5) siang. Tamu kali ini berasal dari paguyuban sopir truk asal Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.