Perang Tagar Dinilai Tak Banyak Pengaruhi Elektabilitas Parpol

Kompas.com - 08/05/2018, 19:50 WIB
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia Ardian Sopa, di Kantor LSI, Jakarta,  Kamis (14/12/2017). KOMPAS.com/IhsanuddinPeneliti Lingkaran Survei Indonesia Ardian Sopa, di Kantor LSI, Jakarta, Kamis (14/12/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa menilai, perang tagar di media sosial terkait PIlpres 2019 tak banyak mendongkrak elektabilitas parpol.

Seperti diketahui, belakangan bermunculan tagar-tagar di media sosial. Mulai dari #2019GantiPresiden hingga #DiaSibukKerja.

“Kami lihat berpengaruh tetapi tidak terlalu besar,” ujar Ardian di Kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (8/5/2018).

Menurut dia, perang tagar di media sosial dibangun oleh partai-partai politik. Namun parpol dinilai tak bisa mengatrol elektabilitas dari tagar yang diciptakan.

Ardian mengatakan, elektabilitas partai lebih ditentukan oleh tiga faktor.

Baca juga : Ketua KPU: Masak Tagar Pilkada Kalah dengan Tagar Pilpres?

Pertama, parpol yang terasosiasi kuat ke capres yang punya elektabilitas tinggi. Kedua program parpol yang popular dan dikenal luas. Ketiga, tidak terkait skandal.

Beberapa skandal yang memengaruhi elektabilitas diantaranya yakni kasus korupsi.

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan hanya ada tiga partai yang akan berebut menjadi jawara di Pemilu 2019.

Berdasarkan survei terbarunya, LSI membagi hasil elektabilitas partai politik ke dalam 4 divisi. Pertama, divisi utama yang diisi oleh 3 parpol yakni PDI-P, Golkar dan Gerindra.

Baca juga : Survei LSI: Kasus Korupsi E-KTP dan Setya Novanto Buat Golkar Stagnan

Ardian menuturkan, dalam survei LSI Danny JA, 21,7 persen responden memilih PDI-P, 15,7 persen Golkar, dan 14,7 persen Gerindra.

Beberapa hal yang menjadi kunci utama besarnya elektabilitas ketiga partai tersebut yakni PDI-P karena faktor Jokowi, Gerindra karena faktor Prabowo, dan Golkar karena faktor programnya.

Sementara itu, untuk parpol lainnya, elektabilitas tidak mencapai 10 persen. PKB hanya 6,2 persen sementara Demokrat hanya 5,8 persen. LSI memasukan dua partai ini ke dalam divisi menengah.

Adapun divisi bawah dihuni oleh PAN 2,5 persen, Nasdem 2,3 persen, Perindo 2,3 persen, PKS 2,2 persen, dan PPP 1,8 persen.

Di divisi paling bawah yakni divisi nol koma, ada partai-partai yakni Hanura 0,7 persen, PBB 0,4 persen, Garuda 0,3 persen, PKPI 0,1 persen, dan Berkarya 0,1 persen.

Baca juga : Survei LSI Bagi Parpol Jadi 4 Divisi: Gerindra, Golkar, PDI-P Divisi Utama

Kompas TV Menurutnya, partai pendukung pemerintah saat ini tetap solid di pemilu 2019.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X