Di Depan Nelayan, Jokowi Pastikan Menteri Susi Tak Punya Kepentingan Politik

Kompas.com - 08/05/2018, 16:48 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Marince, seorang nelayan perempuan asal Mamberamo, Papua, saat pertemuan Jokowi dan ratusan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bersama Marince, seorang nelayan perempuan asal Mamberamo, Papua, saat pertemuan Jokowi dan ratusan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak memiliki kepentingan politik terkait segala kebijakan menyangkut nelayan.

Menurut Jokowi, kebijakan yang dikeluarkan Susi untuk kepentingan nelayan.

"Mana sih Bu Susi ada kepentingan politik? Enggak ada," kata Jokowi saat bertemu ratusan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Kebijakan yang dikeluarkan Susi, antara lain pelarangan pemakaian cantrang untuk menangkap ikan hingga penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan tersebut kerap mendapat protes dari sebagian kalangan.

Baca juga : Susi: Kalau Nelayan Cantrang Nurut Beralih Alat Tangkap, Nanti Saya Kasih SIPI

Namun, Jokowi menegaskan bahwa kebijakan larangan cantrang adalah untuk menyelamatkan laut Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.

Sebab, penggunaan alat tangkap cantrang diyakini dapat merusak ekosistem laut.

Sementara, kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan diperlukan untuk menimbulkan efek jera.

Jokowi menyebut, kapal asing yang mencoba menerobos wilayah Indonesia semakin berkurang setelah penenggelaman kapal dilakukan.

"Bahwa banyak kepentingan yang terganggu iya, yang dulu enak, sekarang tidak enak iya, tapi itu yang harus kita kerjakan," kata Kepala Negara.

Baca juga : Sandiaga: Bu Susi Salah Satu Nama Tertinggi sebagai Cawapres Pak Prabowo

Jokowi mengatakan, pada akhirnya kebijakan Susi akan menguntungkan nelayan sendiri. Oleh karena itu, ia memintan tidak ikut berprasangka buruk terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Jokowi juga berharap nelayan tidak terpengaruh oleh opini yang dibentuk sebagian kalangan.

"Jangan dipelintir, dikompori, sehingga tujuan kita terbelokkan ada unsur politik, unsur kepentingan, enggak ada," kata Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di HUT IDI, Jokowi Sampaikan Duka Cita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Di HUT IDI, Jokowi Sampaikan Duka Cita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Nasional
PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

Nasional
Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Nasional
Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X