Di Depan Nelayan, Jokowi Pastikan Menteri Susi Tak Punya Kepentingan Politik

Kompas.com - 08/05/2018, 16:48 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Marince, seorang nelayan perempuan asal Mamberamo, Papua, saat pertemuan Jokowi dan ratusan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bersama Marince, seorang nelayan perempuan asal Mamberamo, Papua, saat pertemuan Jokowi dan ratusan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak memiliki kepentingan politik terkait segala kebijakan menyangkut nelayan.

Menurut Jokowi, kebijakan yang dikeluarkan Susi untuk kepentingan nelayan.

"Mana sih Bu Susi ada kepentingan politik? Enggak ada," kata Jokowi saat bertemu ratusan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Kebijakan yang dikeluarkan Susi, antara lain pelarangan pemakaian cantrang untuk menangkap ikan hingga penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan tersebut kerap mendapat protes dari sebagian kalangan.

Baca juga : Susi: Kalau Nelayan Cantrang Nurut Beralih Alat Tangkap, Nanti Saya Kasih SIPI

Namun, Jokowi menegaskan bahwa kebijakan larangan cantrang adalah untuk menyelamatkan laut Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.

Sebab, penggunaan alat tangkap cantrang diyakini dapat merusak ekosistem laut.

Sementara, kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan diperlukan untuk menimbulkan efek jera.

Jokowi menyebut, kapal asing yang mencoba menerobos wilayah Indonesia semakin berkurang setelah penenggelaman kapal dilakukan.

"Bahwa banyak kepentingan yang terganggu iya, yang dulu enak, sekarang tidak enak iya, tapi itu yang harus kita kerjakan," kata Kepala Negara.

Baca juga : Sandiaga: Bu Susi Salah Satu Nama Tertinggi sebagai Cawapres Pak Prabowo

Jokowi mengatakan, pada akhirnya kebijakan Susi akan menguntungkan nelayan sendiri. Oleh karena itu, ia memintan tidak ikut berprasangka buruk terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Jokowi juga berharap nelayan tidak terpengaruh oleh opini yang dibentuk sebagian kalangan.

"Jangan dipelintir, dikompori, sehingga tujuan kita terbelokkan ada unsur politik, unsur kepentingan, enggak ada," kata Jokowi.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Nasional
Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Nasional
Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Nasional
Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Nasional
Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X