Menurut Wapres, Penambahan Cuti Lebaran Justru Buat Ekonomi Meningkat

Kompas.com - 08/05/2018, 13:28 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau kesiapan Stadion Patriot Candrabhaga, Jumat (27/4/2018). Kementerian PUPRWakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau kesiapan Stadion Patriot Candrabhaga, Jumat (27/4/2018).
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai, penambahan cuti bersama Lebaran 2018 tidak akan merugikan para pelaku usaha.

Justru, menurut Kalla, libur makin lama, membuat perekonomian bergerak.

"Banyak orang mengira kalau dibikin libur itu ekonomi macet. Tidak, justru banyak sisi ekonomi berjalan pada saat libur," kata Kalla dalam acara "Transportation Review" di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Baca juga : Meski Diprotes Pengusaha, Cuti Bersama Lebaran Tetap Ditambah 3 Hari

Perekonomian disebut bergerak lantaran selama libur Lebaran, banyak orang yang menggunakan waktunya untuk jalan-jalan ke tempat wisata dan lainnya.

"Pulang ke rumah, jalan-jalan, ke tempat hiburan kan bayar. Beli makanan bayar dan beli buah-buahan, ekonomi jalan," ujar Kalla.

Kalla menegaskan, liburan Lebaran yang makin panjang tidak akan menganggu perekonomian dan merugikan dunia usaha.

"Jadi libur juga itu tidak ekonomi stagnan. Justru meningkat. Cuma berbeda porsinya. Restoran buka dan makin banyak pengunjungnya. Itu bergerak ekonomi kita justru. Di Bali makin ramai, di Malang," kata dia.

Baca juga : Beda Cuti Bersama Libur Lebaran PNS dan Pegawai Swasta

Apalagi, menurut Kalla, cuti bersama tersebut hanya untuk para pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sedangkan, untuk para pegawai swasta, liburan Lebaran tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan.

"Libur itu hanya untuk PNS dan BUMN 4 juta orang saja. Untuk pegawai swasta kan tergantung pembicaraan (perusahaan) dengan buruhnya," kata Kalla.

Baca juga : Cuti Bersama Lebaran, dari Protes Pengusaha hingga Dilema Pemerintah

Pemerintah memutuskan untuk tetap berpegang kepada surat keputusan bersama tiga menteri yang ditetapkan pada 18 April 2018 lalu.

Pemerintah tetap bersikukuh menambah tiga hari jumlah hari cuti bersama, yaitu 11, 12, dan 20 Juni 2018.

Sehingga total menjadi tujuh hari cuti bersama meskipun kebijakan itu mendapat protes dari kalangan pengusaha.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X