Menurut Wapres, Penambahan Cuti Lebaran Justru Buat Ekonomi Meningkat

Kompas.com - 08/05/2018, 13:28 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau kesiapan Stadion Patriot Candrabhaga, Jumat (27/4/2018). Kementerian PUPRWakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau kesiapan Stadion Patriot Candrabhaga, Jumat (27/4/2018).
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai, penambahan cuti bersama Lebaran 2018 tidak akan merugikan para pelaku usaha.

Justru, menurut Kalla, libur makin lama, membuat perekonomian bergerak.

"Banyak orang mengira kalau dibikin libur itu ekonomi macet. Tidak, justru banyak sisi ekonomi berjalan pada saat libur," kata Kalla dalam acara "Transportation Review" di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Baca juga : Meski Diprotes Pengusaha, Cuti Bersama Lebaran Tetap Ditambah 3 Hari

Perekonomian disebut bergerak lantaran selama libur Lebaran, banyak orang yang menggunakan waktunya untuk jalan-jalan ke tempat wisata dan lainnya.

"Pulang ke rumah, jalan-jalan, ke tempat hiburan kan bayar. Beli makanan bayar dan beli buah-buahan, ekonomi jalan," ujar Kalla.

Kalla menegaskan, liburan Lebaran yang makin panjang tidak akan menganggu perekonomian dan merugikan dunia usaha.

"Jadi libur juga itu tidak ekonomi stagnan. Justru meningkat. Cuma berbeda porsinya. Restoran buka dan makin banyak pengunjungnya. Itu bergerak ekonomi kita justru. Di Bali makin ramai, di Malang," kata dia.

Baca juga : Beda Cuti Bersama Libur Lebaran PNS dan Pegawai Swasta

Apalagi, menurut Kalla, cuti bersama tersebut hanya untuk para pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sedangkan, untuk para pegawai swasta, liburan Lebaran tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan.

"Libur itu hanya untuk PNS dan BUMN 4 juta orang saja. Untuk pegawai swasta kan tergantung pembicaraan (perusahaan) dengan buruhnya," kata Kalla.

Baca juga : Cuti Bersama Lebaran, dari Protes Pengusaha hingga Dilema Pemerintah

Pemerintah memutuskan untuk tetap berpegang kepada surat keputusan bersama tiga menteri yang ditetapkan pada 18 April 2018 lalu.

Pemerintah tetap bersikukuh menambah tiga hari jumlah hari cuti bersama, yaitu 11, 12, dan 20 Juni 2018.

Sehingga total menjadi tujuh hari cuti bersama meskipun kebijakan itu mendapat protes dari kalangan pengusaha.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X