Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Wapres, Penambahan Cuti Lebaran Justru Buat Ekonomi Meningkat

Kompas.com - 08/05/2018, 13:28 WIB
Moh Nadlir,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai, penambahan cuti bersama Lebaran 2018 tidak akan merugikan para pelaku usaha.

Justru, menurut Kalla, libur makin lama, membuat perekonomian bergerak.

"Banyak orang mengira kalau dibikin libur itu ekonomi macet. Tidak, justru banyak sisi ekonomi berjalan pada saat libur," kata Kalla dalam acara "Transportation Review" di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Baca juga : Meski Diprotes Pengusaha, Cuti Bersama Lebaran Tetap Ditambah 3 Hari

Perekonomian disebut bergerak lantaran selama libur Lebaran, banyak orang yang menggunakan waktunya untuk jalan-jalan ke tempat wisata dan lainnya.

"Pulang ke rumah, jalan-jalan, ke tempat hiburan kan bayar. Beli makanan bayar dan beli buah-buahan, ekonomi jalan," ujar Kalla.

Kalla menegaskan, liburan Lebaran yang makin panjang tidak akan menganggu perekonomian dan merugikan dunia usaha.

"Jadi libur juga itu tidak ekonomi stagnan. Justru meningkat. Cuma berbeda porsinya. Restoran buka dan makin banyak pengunjungnya. Itu bergerak ekonomi kita justru. Di Bali makin ramai, di Malang," kata dia.

Baca juga : Beda Cuti Bersama Libur Lebaran PNS dan Pegawai Swasta

Apalagi, menurut Kalla, cuti bersama tersebut hanya untuk para pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sedangkan, untuk para pegawai swasta, liburan Lebaran tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan.

"Libur itu hanya untuk PNS dan BUMN 4 juta orang saja. Untuk pegawai swasta kan tergantung pembicaraan (perusahaan) dengan buruhnya," kata Kalla.

Baca juga : Cuti Bersama Lebaran, dari Protes Pengusaha hingga Dilema Pemerintah

Pemerintah memutuskan untuk tetap berpegang kepada surat keputusan bersama tiga menteri yang ditetapkan pada 18 April 2018 lalu.

Pemerintah tetap bersikukuh menambah tiga hari jumlah hari cuti bersama, yaitu 11, 12, dan 20 Juni 2018.

Sehingga total menjadi tujuh hari cuti bersama meskipun kebijakan itu mendapat protes dari kalangan pengusaha.

Kompas TV Setelah muncul pro-kontra, pemerintah akhirnya memberi kepastian cuti bersama Lebaran. Pemerintah memutuskan cuti bersama Lebaran tetap tujuh hari.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com