PBNU: Masalah HTI Jangan Dibawa ke Jalanan - Kompas.com

PBNU: Masalah HTI Jangan Dibawa ke Jalanan

Kompas.com - 08/05/2018, 11:46 WIB
Anggota Hizbut Tahrir Indonesia menolak penyelenggaraan kontes Miss World dengan berunjuk rasa di Kota Bandung, 4 September 2013. Indonesia menjadi tuan rumah kontes kecantikan dunia Miss World untuk pertama kalinya di Bali dan Bogor pada 1-14 September.AFP PHOTO / TIMUR MATAHARI Anggota Hizbut Tahrir Indonesia menolak penyelenggaraan kontes Miss World dengan berunjuk rasa di Kota Bandung, 4 September 2013. Indonesia menjadi tuan rumah kontes kecantikan dunia Miss World untuk pertama kalinya di Bali dan Bogor pada 1-14 September.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas meminta masyarakat untuk tidak membawa persoalan terkait Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) keluar dari ranah hukum, terlebih di jalanan.

"Ikuti saja proses hukum. Jangan dibawa ke jalanan, jangan dibawa ke mimbar-mimbar keagamaan, jangan di bawa ke mana-mana," kata Robikin di Jakarta, Selasa (8/5/2018), seperti dikutip Antara.

Robikin mengemukakan hal itu menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak semua gugatan pihak pendukung HTI terhadap keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut status hukum organisasi itu.

Baca juga: Jalan Panjang Pemerintah Bubarkan HTI ...

Menurut Robikin, semua pihak baik yang mendukung maupun menolak HTI harus menghormati putusan pengadilan.

"Apalagi, putusan PTUN bersifat belum final. HTI masih bisa melakukan proses hukum ke tingkat lebih lanjut," kata praktisi hukum itu.

Pada bagian lain, Robikin mengatakan, keputusan Kemenkumham maupun putusan PTUN terkait dengan HTI tidak bisa dijadikan alasan untuk menuding pemerintah antiterhadap Islam.

Menurut dia, pemerintah justru menghormati Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk negara ini.

Baca juga: Hakim: HTI Terbukti Ingin Mendirikan Negara Khilafah di NKRI

Hal itu ditandai dengan banyaknya perayaan hari besar Islam di Indonesia, ditetapkannya Hari Santri Nasional, banyaknya lembaga dan UU yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan umat Islam, serta umat Islam bebas dalam melakukan peribadatan.

HTI, lanjut Robikin, bukan representasi Islam secara keseluruhan. Bahkan, boleh dibilang HTI merupakan partai politik meski sebelumnya berbaju ormas karena HTI memperjuangkan cita-cita politik mendirikan negara Islam.

"HTI mengusung negara Islam dan tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa," katanya.

Baca juga: Yusril: Sulit bagi Majelis Hakim Obyektif Sidangkan Perkara HTI

PTUN Jakarta menolak gugatan HTI terkait pencabutan status badan hukumnya oleh pemerintah.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai HTI terbukti menyebarkan khilafah yang bertentangan dengan Pancasila.

Undang-Undang tentang Ormas sudah mengatur bahwa ormas yang bertentangan dengan Pancasila akan dikenai sanksi pencabutan status badan hukum.

Menurut majelis hakim, HTI terbukti ingin mendirikan negara khilafah di wilayah NKRI. Salah satu buktinya adalah buku Struktur Negara Khilafah yang diterbitkan HTI pada tahun 2005.

Menurut majelis hakim, perjuangan mendirikan khilafah tanpa adanya demokrasi dan pemilu adalah hal yang bertentangan dengan Pancasila.

Aksi dan pemikiran itu sudah tidak dalam konsep nasionalisme.

Sementara itu, pihak HTI akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto mengaku heran dengan putusan tersebut.

Padahal, sebelum dibubarkan, kegiatan dakwah HTI tidak pernah disalahkan atau bahkan dilaporkan. Ia merasa, sebelum ada SK pembubaran, semuanya baik-baik saja.

"Kita lihat ini sebuah rezim kezaliman, ini rezim yang menindas," kata dia.

Kompas TV Di hadapan anggota HTI, mantan Juru Bicara HTI menegaskan menolak putusan hakim PTUN Jakarta.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Mengenal Abah Rasyid, Peredam Konflik dan Perekat Umat Beragama di Tanah Sikka

Mengenal Abah Rasyid, Peredam Konflik dan Perekat Umat Beragama di Tanah Sikka

Nasional
Masih Perlukah Psikotest?

Masih Perlukah Psikotest?

Edukasi
Peran Masyarakat Sipil dalam Kontra Radikalisme Harus Diperkuat

Peran Masyarakat Sipil dalam Kontra Radikalisme Harus Diperkuat

Nasional
Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Internasional
Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Megapolitan
5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

Megapolitan
Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Megapolitan
Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Regional
Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Megapolitan
Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Nasional
Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Internasional
'Megapolitan' Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

"Megapolitan" Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

Regional
Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Nasional
Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Regional
Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Nasional

Close Ads X