DPR Minta Facebook Bergerak, Jangan Cuma Menunggu

Kompas.com - 07/05/2018, 17:09 WIB
Kerua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKerua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta Facebook jangan hanya menunggu hasil audit otoritas Inggris tehadap Cambridge Analytica, pihak yang diduga menyalahgunakan data pribadi pengguna Facebook.

DPR ingin agar raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu bergerak melakukan audit dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah Indonesia dan DPR.

"Saya setuju dengan Menkominfo, Facebook tidak hanya menunggu," ujar Almasyhari kepada Kompas.com, Senin (7/5/2018).

DPR sendiri, kata Almasyhari, sudah memberikan tenggat waktu kepada Facebook agar menyerahkan hasil audit kasus pencurian data pengguna di Indonesia hingga pertengahan Mei 2018.

 

Baca juga: Menkominfo Peringatkan Facebook, Polri Tangani Kasus Pencurian Data

Namun, hingga saat ini Facebook mengaku belum bisa memberikan hasil audit kepada Pemerintah Indonesia karena otoritas Inggris sedang memeriksa Cambridge Analytica.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Vice President and Public Policy Facebook, Simon Milner usai pertemuan dengan Menkominfo Rudiantara.

Sementara itu, Menkominfo menilai bahwa Facebook tidak hanya bisa menunggu hasil audit otoritas Inggris. Pemerintah ingin Facebook melakukan sesuatu agar kasus pencurian data pengguna tidak terjadi lagi.

Baca juga: Diperiksa 5 Jam, Ini yang Disampaikan Perwakilan Facebook ke Bareskrim

Seperti diketahui, Facebook mendapat sorotan dunia internasional lantaran mengalami kebocoran data sebagian penggunanya ke perusahaan pihak ketiga bernama Cambridge Analytica.

Bocoran informasi pribadi dari para pengguna Facebook tersebut lantas digunakan sebagai senjata untuk keperluan politik, dengan membentuk opini tertentu di jejaring sosial.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan kebocoran data Facebook terbesar. Menurut Facebook, data milik lebih dari 1 juta pengguna media sosial tersebut di Tanah Air telah bocor ke Cambridge Analytica.

Kompas TV Pemerintah Indonesia kembali menyampaikan surat peringatan bagi Facebook terkait pencurian data jutaan penggunanya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.