Akademisi: Hubungan Seksual di Luar Perkawinan Tak Bisa Dipidana

Kompas.com - 07/05/2018, 16:48 WIB
Diskusi bertajuk Membedah Konstruksi Pengaturan Buku I Rancangan KUHP di Kampus Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODiskusi bertajuk Membedah Konstruksi Pengaturan Buku I Rancangan KUHP di Kampus Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/5/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan tak sepakat jika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) memperluas ketentuan pasal perzinaan.

Pasal 460 ayat 1 huruf e draf RKUHP per 2 Februari 2018 menyatakan, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun.

Tindak pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anak.

Menurut Agustinus, perzinaan tanpa terikat perkawinan atau hubungan seksual di luar pernikahan tak dapat dipidana, sebab dalam tindakan tersebut tidak terdapat unsur korban.

"Kaitannya dengan hubungan seksual di luar perkawinan kan tidak ada korbannya. Ini kan bukan perkosaan, dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan," ujar Agustinus dalam sebuah diskusi bertajuk 'Membedah Konstruksi Pengaturan Buku I Rancangan KUHP' di Kampus Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/5/2018).

Baca juga : Revisi KUHP Perlu Dikaji Ulang untuk Mendukung Keadilan Restoratif

Di sisi lain, lanjut Agustinus, perluasan pasal zina juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Buku I RKUHP.

Dengan tidak adanya unsur korban dalam hubungan seksual di luar perkawinan, maka tujuan memberikan keadilan bagi korban tidak terpenuhi.

"Maka faktor memberikan nestapa sebagai sarana pemberian keadilan bagi korban jadinya tidak ada," kata Agustinus.

Selain itu jika tujuan pemidanaan adalah menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah, Agustinus menilai pemenjaraan tidak tepat diterapkan terhadap pelaku perzinaan di luar perkawinan.

Ia menyangsikan penjara dapat dikategorikan sebagai tempat untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

"Kita kembali ke apa sih tujuan pemidanaan. Kalau kita bilang memperbaiki pelakunya, apakah kita menyerahkannya kepada sipir penjara untuk diperbaiki? Coba dipikirkan kembali, apa yang akan diperoleh dari dalam penjara? Saya kira akal sehat kita akan mengatakan bukan penjara tempatnya memperbaiki mereka," kata Agustinus.

Baca juga : Kronik KUHP: Seabad di Bawah Bayang Hukum Kolonial

"Saya kira norma yang berlaku sepatutnya jika ada dua orang pelaku yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yaitu melalui pendidikan bukan dipenjara," ucapnya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengundang pakar hukum ke Istana Presiden pada Rabu (28/2) kemarin untuk melakukan diskusi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X