Ombudsman Ingin Ada Peningkatan Kualitas Fasilitas Kejiwaan di Lapas dan Rutan

Kompas.com - 07/05/2018, 13:13 WIB
Peneliti LBH Masyarakat Albert Wirya (kiri) menyerahkan laporan terkait tingginya angka kematian tahanan kepada Asisten Ombudsman Koordinator Unit Kerja Penegakan Hukum dan Peradilan Ratna Sari Dewi di Ombudsman, Jakarta, Senin (7/5/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comPeneliti LBH Masyarakat Albert Wirya (kiri) menyerahkan laporan terkait tingginya angka kematian tahanan kepada Asisten Ombudsman Koordinator Unit Kerja Penegakan Hukum dan Peradilan Ratna Sari Dewi di Ombudsman, Jakarta, Senin (7/5/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI berharap ada peningkatan kualitas dan akses terhadap fasilitas kejiwaan bagi para tahanan maupun narapidana di lembaga pemasyarakatan ( lapas) dan rumah tahanan negara (rutan).

Asisten Ombudsman Koordinator Unit Kerja Penegakan Hukum dan Peradilan Ratna Sari Dewi menjelaskan, Ombudsman telah mengingatkan pentingnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai di lapas maupun rutan.

"Dan memang ini juga masih butuh semacam psikolog ataupun dokter kejiwaan. Kalau klinik yang kita lihat belum ada dokter jiwa yang khusus menangani kejiwaan narapidana atau tahanan, walaupun di beberapa tempat ada," kata dia di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Baca juga: Angka Kematian Tahanan Tinggi, Ombudsman Diminta Lakukan Investigasi

Namun demikian, Ombudsman melihat sebaran klinik kejiwaan ini juga belum merata. Selama ini, Ombudsman hanya melihat urusan psikologis tahanan maupun narapidana hanya melibatkan figur keagamaan sesuai keyakinan masing-masing.

"Kalau menyangkut masalah kejiwaan, mereka (lapas dan rutan) banyak kerjasama dengan lembaga keagamaan, misalnya mendatangkan pendeta, ustaz, melakukan kajian agama dan sebagainya. Itu sudah ada," ujarnya.

Jika tahanan atau narapidana memiliki masalah kejiwaan yang parah, maka yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit setempat.

Baca juga: Kelebihan Kapasitas Dinilai Perparah Tingginya Kematian Penghuni Lapas

 

Ia berharap ada inisiatif dari pihak terkait untuk meningkatkan fasilitas kesehatan fisik dan kejiwaan ini.

"Ini juga bisa menjadi masukan bagi Dirjen Pemasyarakatan nanti. Kita melihat dominannya, masih di keagamaannya yang berusaha untuk mengurus psikologisnya," kata Ratna.

 

Penyebab Terbesar Kematian

Di sisi lain, Peneliti Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Albert Wirya mengakui bahwa bunuh diri menjadi penyebab kedua terbesar kematian dalam penjara.

Sepanjang tahun 2016-2017, LBH Masyarakat mencatat setidaknya ada 43 kasus bunuh diri selama dua tahun.

"Permasalahan bunuh diri merupakan permasalahan yang kompleks yang harus diiihat dalam banyak aspek, saiah satunya adalah kesehatan jiwa," kata dia.

Baca juga: Sri Puguh Budi Utama, Perempuan Pertama yang Urusi Semua Lapas di Indonesia

Sementara itu, faktor penyakit menjadi penyebab utama tingginya angka kematian tahanan di Indonesia. Adapun persentasenya sebesar 47,5 persen di tahun 2016 dan 60,25 persen di tahun 2017.

Jumlah total kematian tahanan di tahun 2016 sebanyak 120 kasus, sementara tahun 2017 sebanyak 83 kasus.

Albert mengungkapkan, penyakit yang diderita oleh mereka juga diperparah dengan kondisi tahanan yang melebihi kapasitasnya.

Di sisi lain, rendahnya sanitasi, kurangnya sirkuiasi udara, dan minimnya asupan nutrisi turut berkontribusi pada penurunan kondisi kesehatan tahanan.

Baca juga: Penjaranya Penuh Sesak, Presiden Zimbabwe Ampuni 3.000 Tahanan

"Kondisi penjara Indonesia yang overcrowded akut menjadi saiah satu akar masalah banyaknya penghuni penjara yang menderita gangguan pernapasan dan gangguan pencenaan sebelum mereka meninggal," ujarnya.

 

Evaluasi menyeluruh

Albert berharap agar institusi terkait bisa memastikan adanya layanan kesehatan menyeluruh, baik secara fisik maupun kejiwaan.

Albert menilai belum ada mekanisme pengawasan efektif untuk menekan angka kematian tersebut.

Padahal, kata dia, Dirjen PAS dan Polri telah memiliki peraturan-peraturan untuk menjaga hak asasi tahanan atau warga binaan.

Baca juga: KPU Jamin Hak Pilih Para Penghuni Lapas untuk Pilkada Serentak

 

Polri perlu menjalankan fungsi perawatan kesehatan terhadap tahanan dengan maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Sementara Ditjenpas menjalankan fungsi perawatan kesehatan terhadap tahanan di rutan dan Iapas di bawah payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,"

Albert menilai, perlu ada evaluasi menyeluruh terkait sistem tahanan di Indonesia untuk mengukur sejauh mana layanan akses kesehatan bisa dijangkau oleh para tahanan baik di dalam maupun luar tahanan.

Baca juga: Napi Bandar, Pengedar, dan Pengguna Narkoba Masih Bercampur di Lapas

"Kami mendorong Ombudsman untuk melakukan investigasi independen terhadap kematian yang terjadi di lapas, rutan, dan ruang tahanan Polri," ujarnya.

Dengan demikian, investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman nantinya bisa menjadi Iangkah awal perbaikan yang lebih sistematis guna mengurangi kematian di dalam penjara.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X