Ombudsman Ingin Ada Peningkatan Kualitas Fasilitas Kejiwaan di Lapas dan Rutan

Kompas.com - 07/05/2018, 13:13 WIB
Peneliti LBH Masyarakat Albert Wirya (kiri) menyerahkan laporan terkait tingginya angka kematian tahanan kepada Asisten Ombudsman Koordinator Unit Kerja Penegakan Hukum dan Peradilan Ratna Sari Dewi di Ombudsman, Jakarta, Senin (7/5/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Peneliti LBH Masyarakat Albert Wirya (kiri) menyerahkan laporan terkait tingginya angka kematian tahanan kepada Asisten Ombudsman Koordinator Unit Kerja Penegakan Hukum dan Peradilan Ratna Sari Dewi di Ombudsman, Jakarta, Senin (7/5/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI berharap ada peningkatan kualitas dan akses terhadap fasilitas kejiwaan bagi para tahanan maupun narapidana di lembaga pemasyarakatan ( lapas) dan rumah tahanan negara (rutan).

Asisten Ombudsman Koordinator Unit Kerja Penegakan Hukum dan Peradilan Ratna Sari Dewi menjelaskan, Ombudsman telah mengingatkan pentingnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai di lapas maupun rutan.

"Dan memang ini juga masih butuh semacam psikolog ataupun dokter kejiwaan. Kalau klinik yang kita lihat belum ada dokter jiwa yang khusus menangani kejiwaan narapidana atau tahanan, walaupun di beberapa tempat ada," kata dia di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Baca juga: Angka Kematian Tahanan Tinggi, Ombudsman Diminta Lakukan Investigasi


Namun demikian, Ombudsman melihat sebaran klinik kejiwaan ini juga belum merata. Selama ini, Ombudsman hanya melihat urusan psikologis tahanan maupun narapidana hanya melibatkan figur keagamaan sesuai keyakinan masing-masing.

"Kalau menyangkut masalah kejiwaan, mereka (lapas dan rutan) banyak kerjasama dengan lembaga keagamaan, misalnya mendatangkan pendeta, ustaz, melakukan kajian agama dan sebagainya. Itu sudah ada," ujarnya.

Jika tahanan atau narapidana memiliki masalah kejiwaan yang parah, maka yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit setempat.

Baca juga: Kelebihan Kapasitas Dinilai Perparah Tingginya Kematian Penghuni Lapas

 

Ia berharap ada inisiatif dari pihak terkait untuk meningkatkan fasilitas kesehatan fisik dan kejiwaan ini.

"Ini juga bisa menjadi masukan bagi Dirjen Pemasyarakatan nanti. Kita melihat dominannya, masih di keagamaannya yang berusaha untuk mengurus psikologisnya," kata Ratna.

 

Penyebab Terbesar Kematian

Di sisi lain, Peneliti Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Albert Wirya mengakui bahwa bunuh diri menjadi penyebab kedua terbesar kematian dalam penjara.

Sepanjang tahun 2016-2017, LBH Masyarakat mencatat setidaknya ada 43 kasus bunuh diri selama dua tahun.

"Permasalahan bunuh diri merupakan permasalahan yang kompleks yang harus diiihat dalam banyak aspek, saiah satunya adalah kesehatan jiwa," kata dia.

Baca juga: Sri Puguh Budi Utama, Perempuan Pertama yang Urusi Semua Lapas di Indonesia

Sementara itu, faktor penyakit menjadi penyebab utama tingginya angka kematian tahanan di Indonesia. Adapun persentasenya sebesar 47,5 persen di tahun 2016 dan 60,25 persen di tahun 2017.

Jumlah total kematian tahanan di tahun 2016 sebanyak 120 kasus, sementara tahun 2017 sebanyak 83 kasus.

Albert mengungkapkan, penyakit yang diderita oleh mereka juga diperparah dengan kondisi tahanan yang melebihi kapasitasnya.

Di sisi lain, rendahnya sanitasi, kurangnya sirkuiasi udara, dan minimnya asupan nutrisi turut berkontribusi pada penurunan kondisi kesehatan tahanan.

Baca juga: Penjaranya Penuh Sesak, Presiden Zimbabwe Ampuni 3.000 Tahanan

"Kondisi penjara Indonesia yang overcrowded akut menjadi saiah satu akar masalah banyaknya penghuni penjara yang menderita gangguan pernapasan dan gangguan pencenaan sebelum mereka meninggal," ujarnya.

 

Evaluasi menyeluruh

Albert berharap agar institusi terkait bisa memastikan adanya layanan kesehatan menyeluruh, baik secara fisik maupun kejiwaan.

Albert menilai belum ada mekanisme pengawasan efektif untuk menekan angka kematian tersebut.

Padahal, kata dia, Dirjen PAS dan Polri telah memiliki peraturan-peraturan untuk menjaga hak asasi tahanan atau warga binaan.

Baca juga: KPU Jamin Hak Pilih Para Penghuni Lapas untuk Pilkada Serentak

 

Polri perlu menjalankan fungsi perawatan kesehatan terhadap tahanan dengan maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Sementara Ditjenpas menjalankan fungsi perawatan kesehatan terhadap tahanan di rutan dan Iapas di bawah payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,"

Albert menilai, perlu ada evaluasi menyeluruh terkait sistem tahanan di Indonesia untuk mengukur sejauh mana layanan akses kesehatan bisa dijangkau oleh para tahanan baik di dalam maupun luar tahanan.

Baca juga: Napi Bandar, Pengedar, dan Pengguna Narkoba Masih Bercampur di Lapas

"Kami mendorong Ombudsman untuk melakukan investigasi independen terhadap kematian yang terjadi di lapas, rutan, dan ruang tahanan Polri," ujarnya.

Dengan demikian, investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman nantinya bisa menjadi Iangkah awal perbaikan yang lebih sistematis guna mengurangi kematian di dalam penjara.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

Nasional
Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Nasional
PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

Nasional
Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Nasional
KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

Nasional
PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

Nasional
Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Nasional
Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Nasional
Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Nasional
Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Nasional
Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Nasional
Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X