Kelebihan Kapasitas Dinilai Perparah Tingginya Kematian Penghuni Lapas

Kompas.com - 07/05/2018, 12:27 WIB
Peneliti LBH Masyarakat Albert Wirya DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comPeneliti LBH Masyarakat Albert Wirya

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mencatat, faktor penyakit menjadi penyebab utama tingginya angka kematian tahanan dan narapidana di lapas-lapas di Indonesia pada 2016 dan 2017.

Adapun persentasenya sebesar 47,5 persen di tahun 2016 dan 60,25 persen di tahun 2017.

Jumlah total kematian tahanan dan narapidana pada 2016 sebanyak 120 kasus, sementara 2017 sebanyak 83 kasus.

Peneliti LBH Masyarakat Albert Wirya mengungkapkan, penyakit yang diderita para penghuni diperparah dengan kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) yang melebihi kapasitasnya.

Baca juga : Napi Bandar, Pengedar, dan Pengguna Narkoba Masih Bercampur di Lapas

"Kondisi penjara Indonesia yang overcrowded akut menjadi salah satu akar masalah banyaknya penghuni penjara yang menderita gangguan pernapasan dan gangguan pencernaan sebelum mereka meninggal," ujar Albert di Ombudsman, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Di sisi lain, LBH Masyarakat juga melihat bahwa rendahnya fasilitas sanitasi, kurangnya sirkulasi udara, dan minimnya asupan nutrisi turut berkontribusi pada penurunan kondisi kesehatan warga binaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, bunuh diri menjadi penyebab kedua terbesar kematian dalam penjara. Albert mencatat setidaknya ada 43 kasus bunuh diri selama dua tahun belakangan.

"Permasalahan bunuh diri merupakan permasalahan yang kompleks yang harus diiihat dalam banyak aspek, salah satunya adalah kesehatan jiwa," kata dia.

Ia pun berharap, institusi terkait bisa memastikan adanya layanan kesehatan menyeluruh, baik secara fisik maupun kejiwaan. Albert menilai belum ada mekanisme pengawasan efektif untuk menekan angka kematian di lapas dan rutan.

"Sayangnya, tidak pernah ada mekanisme pengawasan yang efektif dan memadai untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan di dalam maupun di luar institusi penghukuman," papar dia.

Ia juga berkaca pada hasil Investigasi salah satu media massa pada 2017 yang membongkar modus narapidana kasus korupsi bisa memanfaatkan layanan rujukan kesehatan di luar penjara untuk tujuan lain, yaitu pIesiran.

Baca juga : Yasonna Berharap Tak Ada Lagi Cerita soal Rendahnya Moralitas dan Integritas Petugas Lapas

Padahal, kata dia, Dirjen PAS dan Polri punya regulasi untuk menjaga hak asasi tahanan atau warga binaan.

Polri perlu menjalankan fungsi perawatan kesehatan terhadap tahanan dengan maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Sementara Ditjenpas menjalankan fungsi perawatan kesehatan terhadap tahanan di rutan dan Iapas di bawah payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Taia Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan," kata dia. 

Ia menilai harusnya peraturan-peraturan yang ada cukup untuk jadi landasan hukum perlindungan hak tahanan atau warga binaan selama berada dalam penjara.

Albert menilai, perlu ada evaluasi menyeluruh terkait sistem kesehatan tahanan dan narapidana di Indonesia. 

Evaluasi itu untuk mengukur sejauh mana layanan akses kesehatan bisa dijangkau para tahanan dan narapidana baik di dalam maupun di luar lapas.

"LBH Masyarakat melihat bahwa Ombudsman Republik Indonesia, bisa mengisi kekosongan mekanisme koreksi yang ada. Kami mendorong Ombudsman untuk melakukan investigasi independen terhadap kematian yang terjadi di Lapas, Rutan, dan Ruang Tahanan Polri," ujarnya.

Albert berharap investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman nantinya bisa menjadi Iangkah awal perbaikan yang lebih sistematis guna mengurangi kematian di dalam penjara.

Kompas TV Lalu, polisi menangkap satu tersangka lain di rumah kawasan Dumai, Pekanbaru dan menemukan 10 kilogram sabu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

Nasional
Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Nasional
Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Nasional
Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Nasional
Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.