Angka Kematian Tahanan Tinggi, Ombudsman Diminta Lakukan Investigasi

Kompas.com - 07/05/2018, 11:20 WIB
Seorang petugas sedang menggeledah salah satu kamar yang dihuni narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Paledang, Senin (16/4/2018). KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi BempahSeorang petugas sedang menggeledah salah satu kamar yang dihuni narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Paledang, Senin (16/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat melaporkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) dan Polri ke Ombudsman atas tingginya angka kematian tahanan sepanjang tahun 2016-2017.

Peneliti LBH Masyarakat Albert Wirya menyatakan, ada dugaan kelalaian institusi pemerintahan dalam menjamin hak asasi manusia tahanan di dalam penjara.

"Ini sifatnya laporan terkait pemantauan yang kita lakukan. Yang terlapor Dirjen PAS dan Polri," ujar Albert di Ombudsman, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Baca juga : Pemerintah Kaget Lonjakan Jumlah Napi Perempuan

Albert mengatakan, pihaknya berharap Ombudsman mendorong adanya perbaikan sistem tahanan di Indonesia untuk menjamin hak para tahanan.

LBH Masyarakat mencatat, pada tahun 2016, terjadi 120 kematian di lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan (Rutan), dan ruang tahanan Polri.

"Meskipun jumlah kasus yang kami catat menurun di 2017 menjadi 83 kasus, permasalahan kematian dalam penjara masih memiliki akar-akar permasalahan yang sama," kata dia.

Albert memaparkan, faktor penyakit menjadi penyebab kematian tertinggi dengan persentase 47,5 persen pada 2016 dan 60,25 persen pada 2017.

Baca juga : Jumlah Narapidana Melonjak, Uang Makan Capai Rp 1,3 Triliun

Sehingga, tingginya faktor penyakit membuat negara perlu memperkuat layanan kesehatan yang berkualitas baik di dalam maupun di luar penjara.

"Sayangnya, tidak pernah ada mekanisme pengawasan yang efektif dan memadai untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan di dalam maupun di luar institusi penghukuman," papar dia.

Ia juga berkaca pada hasil Investigasi Tempo di tahun 2017, yang membongkar bagaimana narapidana kasus korupsi bisa memanfaatkan layanan rujukan kesehatan keluar untuk tujuan lain, yaitu pIesiran.

Albert menilai, perlu ada evaluasi menyeluruh terkait sistem tahanan di Indonesia untuk mengukur sejauh mana layanan akses kesehatan bisa dijangkau oleh para tahanan baik di dalam maupun luar tahanan.

Baca juga : Sepanjang 2017, Ditjen PAS Hemat Biaya Makan Narapidana Rp 174 Miliar

Di sisi lain, LBH Masyarakat juga melihat bahwa rendahnya sanitasi, kurangnya sirkulasi udara, dan minimnya asupan nutrisi turut berkontribusi pada penurunan kondisi kesehatan tahanan.

Selain itu, kondisi ruang tahanan dengan kapasitas yang melebihi batas semakin memperparah kondisi tersebut.

"LBH Masyarakat melihat bahwa Ombudsman Republik Indonesia, bisa mengisi kekosongan mekanisme koreksi yang ada. Kami mendorong Ombudsman untuk melakukan investigasi independen terhadap kematian yang terjadi di Lapas, Rutan, dan Ruang Tahanan Polri," ujarnya.

Albert berharap, investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman nantinya bisa menjadi Iangkah awal perbaikan yang lebih sistematis guna mengurangi kematian di dalam penjara.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
Susi Pudjiastuti Ingatkan Masyarakat Selalu Optimis di Masa Pandemi Covid-19

Susi Pudjiastuti Ingatkan Masyarakat Selalu Optimis di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Nasional
Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Nasional
Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Nasional
Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Nasional
Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Nasional
Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Nasional
Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Nasional
Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
Wapres Minta Generasi Muda Punya Semangat Kompetisi

Wapres Minta Generasi Muda Punya Semangat Kompetisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X