Mendikbud Evaluasi UN Kembali Jadi Syarat Kelulusan

Kompas.com - 04/05/2018, 22:18 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam diskusi publik bertajuk Pemerataan Pendidikan di Indonesia, Jakarta, Rabu (30/8/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam diskusi publik bertajuk Pemerataan Pendidikan di Indonesia, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi ujian nasional untuk kembali menjadi syarat kelulusan.

"Itu kita evaluasi nanti. Bisa saja (jadi syarat kelulusan lagi)," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Baca juga: Hasil UN SMA, Ini 5 Besar UN Terbaik DKI Jakarta

 

Hal ini disampaikan Muhadjir menanggapi menurunnya nilai rata-rata ujian nasional siswa SMA/SMK tahun ini.

Ia menduga, turunnya nilai rata-rata tersebut disebabkan UN tak jadi syarat kelulusan sehingga siswa dan siswi tidak belajar dan mengerjakan secara serius.

"Salah satunya mungkin itu. Motivasi siswa, motivasinya tidak terlalu serius. Bisa juga itu," kata dia.

Namun, lanjut Muhadjir, masih ada sejumlah faktor lain yang bisa jadi penyebab nilai rata-rata UN SMA turun.

Salah satunya adalah diberlakukannya instrumen soal bernalar tinggi atau high thinking order skill (HOTS).

Baca juga: Serfitikat Hasil UN Kini Gunakan Penanda Digital

 

Penerapan jenis soal ini sebelumnya memang mendatangkan banyak keluhan dari para siswa.

"Kalau kemampuan siswa sebetulnya tidak mengalami penurunan, tetapi, kan, norma yang kita berlakukan meningkat dengan instrumen HOTS," kata dia.

Selain itu, menurut Muhadjir, penurunan nilai UN juga dimungkinkan karena adanya perubahan dari Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pulpen (UNKP) ke Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X