Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Jangan Jadi Cawapres Jokowi kalau Keliling Indonesia Saja Belum

Kompas.com - 04/05/2018, 16:05 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)  masih mencari sosok yang dinilai tepat untuk mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya ingin agar kelak pendamping Jokowi adalah sosok yang merakyat.

"Jangan tiba-tiba jadi calon wakil presiden kalau keliling Indonesia saja belum pernah sehingga mengetahui ke Indonesiaan kita," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/5/201

Menurut dia, munculnya nama-nama cawapres di publik merupakan hal yang positif. Sebab dengan begitu, kata dia, rakyat bisa melihat kelayakan sosok-sosok menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019.

Baca juga : Survei Kompas: JK dan Prabowo Teratas Jadi Cawapres Jokowi

Meski begitu, Hasto mengatakan bahwa sudah seharusnya pemimpin itu turun ke bawah, memahami masalah rakyat, dan punya solusi atas permasalahan tersebut.

"Pemimpin itu bukan hasil lobi-lobi, pemimpin itu bergerak, merespons persoalan rakyat dan memberikan solusi," kata dia.

Saat ditanya perkembangan terkini terkait nama cawapres Jokowi di internal PDI-P, Hasto tak mau membahasnya. Menurutnya akan ada waktu untuk menjawab soal nama cawapres tersebut.

Berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia (Indikator), politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi yang teratas sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019 dengan 16,3 persen.

Baca juga : Di Posisi Teratas Cawapres Jokowi, JK Bilang Ingin Istirahat

Meski AHY ada di posisi teratas, namun ia tak sendirian. Tepat di bawahnya muncul nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam survei Indikator, 13 persen responden memilih Anies untuk menjadi Cawapres Jokowi.

Dengan margin of error plus minus 2,9 persen, maka AHY tidak unggul jauh.

Sementara itu, nama lain yang muncul yakni mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo 7 persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani 6,1 persen, dan Mahfud MD 5 persen. Sementara itu sisanya mendapatkan persentase di bawah 5 persen.

Survei nasional Indikator Politik Indonesia (Indikator) dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada 1.200 responden pada 25 Maret - 31 Maret 2018.

Populasi survei yakni warga Indonesia yang punya hak pilih, berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.

Sementara itu, tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error plus minus 2,9 persen.

Kompas TV Di tengah panasnya bursa cawapres untuk Joko Widodo nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut mencuat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com