PDI-P: Jangan Jadi Cawapres Jokowi kalau Keliling Indonesia Saja Belum

Kompas.com - 04/05/2018, 16:05 WIB
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)  masih mencari sosok yang dinilai tepat untuk mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya ingin agar kelak pendamping Jokowi adalah sosok yang merakyat.

"Jangan tiba-tiba jadi calon wakil presiden kalau keliling Indonesia saja belum pernah sehingga mengetahui ke Indonesiaan kita," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/5/201

Menurut dia, munculnya nama-nama cawapres di publik merupakan hal yang positif. Sebab dengan begitu, kata dia, rakyat bisa melihat kelayakan sosok-sosok menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019.

Baca juga : Survei Kompas: JK dan Prabowo Teratas Jadi Cawapres Jokowi

Meski begitu, Hasto mengatakan bahwa sudah seharusnya pemimpin itu turun ke bawah, memahami masalah rakyat, dan punya solusi atas permasalahan tersebut.

"Pemimpin itu bukan hasil lobi-lobi, pemimpin itu bergerak, merespons persoalan rakyat dan memberikan solusi," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ditanya perkembangan terkini terkait nama cawapres Jokowi di internal PDI-P, Hasto tak mau membahasnya. Menurutnya akan ada waktu untuk menjawab soal nama cawapres tersebut.

Berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia (Indikator), politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi yang teratas sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019 dengan 16,3 persen.

Baca juga : Di Posisi Teratas Cawapres Jokowi, JK Bilang Ingin Istirahat

Meski AHY ada di posisi teratas, namun ia tak sendirian. Tepat di bawahnya muncul nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam survei Indikator, 13 persen responden memilih Anies untuk menjadi Cawapres Jokowi.

Dengan margin of error plus minus 2,9 persen, maka AHY tidak unggul jauh.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

Nasional
UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

Nasional
Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Nasional
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Nasional
Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Nasional
KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

Nasional
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

Nasional
Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

Nasional
KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

Nasional
Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

Nasional
KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

Nasional
Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.