Kompas.com - 04/05/2018, 15:55 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/5/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/5/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai langkah pemerintah menambah cuti bersama lebaran sebanyak tiga hari sudah tepat.

Ia pun meminta pemerintah tidak perlu bimbang dan tetap berpegang pada keputusan tersebut.

Apalagi, masyarakat juga membutuhkan kepastian untuk membeli tiket transportasi mudik.

"Saya mendorong pemerintah untuk tidak berubah sikap terhadap putusannya memperpanjang masa cuti itu," kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Baca juga: Ini Untung dan Rugi Penambahan Cuti Bersama Lebaran Versi Mendag

 

Bambang menilai, selain untuk menghindari kemacetan, penambahan cuti bersama menjadi tujuh hari justru bisa berdampak signifikan bagi pergerakan ekonomi di daerah.

Sebab, waktu mudik masyarakat di kampung halamannya juga akan menjadi lebih lama.

"Dengan lamanya cuti, maka penyebaran uang atau ekonomi daerah makin bagus," kata dia.

Bambang juga meyakini libur yang lebih panjang bisa berdampak positif bagi psikologis karyawan.

Sementara terkait keluhan yang datang dari pelaku industri, Bambang meminta mereka menyesuaikan produksinya dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Itu kan sudah saya sampaikan kemarin, bisa diatur shift-shift-an nya," kata dia.

Baca juga: Wakapolri Dukung Kebijakan Cuti Bersama Lebaran Tetap Ditambah

 

Pemerintah sebelumnya sudah menetapkan cuti bersama ditambah tiga hari pada 11-12, dan 20 Juni, dengan harapan bisa mengurai kemacetan pada arus mudik dan balik.

Penetapan ini bahkan sudah diformalkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Namun, pemerintah kini mengevaluasi penambahan cuti bersama itu karena adanya protes dari para pengusaha. Hingga saat ini, belum ada keputusan final yang diambil oleh pemerintah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X