Kompas.com - 04/05/2018, 15:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyindir PAN soal Pemilu 2014 lalu.

Hal itu disampaikan Hidayat menanggapi keinginan PAN yang menginginkan kadernya menjadi cawapres pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Kalau ada yang menyampaikan PAN kan suaranya lebih banyak dari PKS, betul. Kursi PAN sekarang 48, PKS 40. Tapi kan pilpres bukan kali ini saja. 2014 waktu itu PKS kursinya 57, PAN 43 dan PKS ridho, legowo agar PAN jadi cawapres," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Baca juga: Belum Pasti Usung Prabowo, PAN Juga Buka Opsi ke Gatot

Namun, Hidayat menambahkan, partainya mempersilakan PAN mengajukan kadernya sebagai cawapres pendamping Prabowo sebab tak bisa melarang.

Nantinya, lanjut Hidayat, penentuan cawapres akan diambil bersama oleh Gerindra dan PKS dalam rapat.

Ia menambahkan, penentuan tersebut tak hanya berdasarkan perolehan kursi di DPR, tetapi juga faktor kenyamanan capres dengan cawapres serta soliditas koalisi.

"Semuanya pada ujung akhirnya nanti akan menghadirkan rasionalisasi. Terkait dengan misalnya calonnya bagaimana di tingkat publik? Siapa yang lebih bisa diterima? Siapa yang lebih bisa memenangkan?" papar Hidayat.

Baca juga: Belum Deklarasi Capres, PAN Hadiri Peresmian Posko Pemenangan Prabowo

"Pada ujungnya, sangat mungkin faktor calon presiden akan menentukan siapa calon wakil presiden yang menurut beliau paling nyaman jadi mitra koalisi," lanjut Hidayat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membenarkan bahwa dirinya bersama Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais membahas Pilpres 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Saat ditanya apakah dari pertemuan tersebut Amien mengisyaratkan PAN bakal merapat ke Partai Gerindra, Fadli membenarkan.

"Ya, insya Allah," kata Fadli.

Baca juga: Fadli Zon Sebut PAN Bakal Merapat ke Gerindra Usung Prabowo

Ketua Tim Pemenangan Prabowo Sandiaga Uno juga telah menyatakan PAN telah menawarkan ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai cawapres.

Kompas TV Berdasarkan amanat Rakernas PAN tahun 2017, Zulkifli Hasan akan jadi calon presiden yang diusung PAN. Tapi, apakah Rakernas 2018 menentukan hal yang sama?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan 'Handphone', Minyak Goreng Boleh

Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan "Handphone", Minyak Goreng Boleh

Nasional
Jokowi Potong Tumpeng 'Raksasa' Saat Upacara Hari Bhayangkara

Jokowi Potong Tumpeng "Raksasa" Saat Upacara Hari Bhayangkara

Nasional
Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Nasional
Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Nasional
Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Panglima TNI Sudah Kirim Surat Usulan Pemberhentian Achmad Marzuki ke Presiden

Nasional
Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Penunjukan Menpan-RB Ad Interim untuk Jaga Fungsi Pemerintahan

Nasional
KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

KSAD Benarkan Calon Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki Sudah Pensiun Dini dari TNI

Nasional
Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasdem Usul Utusan Golongan Diakomodasi dalam PPHN, Ini Alasannya

Nasional
Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Kemenag Tetapkan Kriteria Hewan Kurban di Masa Wabah PMK, Simak Rinciannya

Nasional
Achmad Marzuki Pensiun dari TNI, Sehari Jabat Stafsus Mendagri, Lalu Jadi Pj Gubernur Aceh

Achmad Marzuki Pensiun dari TNI, Sehari Jabat Stafsus Mendagri, Lalu Jadi Pj Gubernur Aceh

Nasional
45 Anggota DPR Hadir Secara Fisik Rapat Paripurna Perpanjangan Pembahasan RUU PDP-RUU ASN

45 Anggota DPR Hadir Secara Fisik Rapat Paripurna Perpanjangan Pembahasan RUU PDP-RUU ASN

Nasional
Kemensos Tegaskan Bisa Cabut Izin ACT bila Terbukti Melakukan Penyimpangan

Kemensos Tegaskan Bisa Cabut Izin ACT bila Terbukti Melakukan Penyimpangan

Nasional
MUI: Puasa Arafah 9 Juli Indonesia Tetap Sah, meski di Mekkah Sudah Idul Adha

MUI: Puasa Arafah 9 Juli Indonesia Tetap Sah, meski di Mekkah Sudah Idul Adha

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Sudah Tepat Mendagri Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Pimpinan DPR Sebut Sudah Tepat Mendagri Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Nasional
Densus 88 Dalami Dugaan Penyelewengan Dana ACT yang Diindikasikan ke Aktivitas Terlarang

Densus 88 Dalami Dugaan Penyelewengan Dana ACT yang Diindikasikan ke Aktivitas Terlarang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.