Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/05/2018, 15:38 WIB
Moh Nadlir,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, legislatif mendorong pemerintah untuk segera merevisi UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Menurut Bambang, dorongan revisi itu lantaran upaya pemerintah selama ini untuk melakukan upaya penegakan hukum tak juga membuat jera para bandar dan pengedar narkotika

"DPR RI sudah mendorong pemerintah agar revisi UU Narkotika bisa segera kita bahas," kata Bamsoet di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Menurut politisi Partai Golkar ini, revisi UU Narkotika diperlukan untuk memberikan kepastian hukum lebih lanjut.

Baca juga : Ketua DPR Minta Percepat Revisi UU Narkotika

Misalnya soal pelaksanaan eksekusi hukuman mati agar ada efek jera.

"Kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di mana peredaran, perdagangan, maupun penyelundupan narkoba sudah semakin canggih," kata Bamsoet.

Bamsoet berharap, revisi UU Narkotika tersebut bisa menjawab berbagai tantangan dan dinamika terkait perang melawan narkoba.

Bamsoet juga mengajak semua pihak agar tidak memberikan ruang bagi peredaran narkoba di Indonesia.

Sebab, hingga kini penyelundupan dan peredaran narkoba masih tinggi di dalam negeri.

"Jangan ragu melaporkan kepada aparat hukum jika menemukan pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam lingkaran narkoba," ujar Bamsoet.

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri telah memusnahkan barang bukti 2,647 ton narkoba jenis sabu di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Sabu yang dimusnahkan BNN dan Polri tersebut berasal dari dua kasus berbeda.

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Narkotika

Kasus pertama, BNN bersama TNI AL, dan Ditjen Bea Cukai mengungkap penyelundupan sabu di perairan Batam pada 7 Februari 2018 lalu.

Team KRI Sigurot-864 mengamankan kapal ikan KM. Sunrise Glory atau Shun De Man 66 atau Shuen De Ching 12 di Selat Philip di wilayah perairan Batam.

Petugas mengamankan empat orang ABK berkewarganegaraan Taiwan antara lain: Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com