Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Perindo Diprediksi Masuk Parlemen, Golkar Digusur Gerindra

Kompas.com - 03/05/2018, 19:12 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei nasional Indikator Politik Indonesia (Indikator) menunjukan, hanya satu partai baru yang berpotensi masuk parlemen. Partai tersebut yakni Partai Perindo.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, 4,6 persen responden dalam survei Indikator memilih partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu.

"Tidak terlalu mengagetkan juga sebenarnya karena (Survei) Kompas menemukan hal yang sama, Cyrus juga, Perindo 4,6 persen," ujarnya saat memaparkan hasil survei Indikator, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Baca juga: Survei Cyrus: Partai Mana yang Paling Banyak Uang? Perindo Urutan Teratas

"Jadi kami cukup yakin berdasarkan survei Maret 2018 partai baru yang relatif aman melampaui parliamentary threshold adalah Perindo," sambung dia.

Selain itu, yang menjadi perhatian Indikator yakni tergusurnya Partai Golkar dari posisi kedua. Partai yang menggusurnya adalah Partai Gerindra.

Berdasarkan survei Indikator, Partai Golkar dipilih oleh 8 persen responden dan Partai Gerindra dipilih oleh 11,4 persen responden.

"Ini buat mas Bambang Soesatyo (Politisi Golkar) ada PR, Partai Golkar per Maret 2018, peringkat kedua sudah diambil alih oleh Gerindra," kata dia.

Burhanudin menduga naiknya elektabilitas Partai Gerindra disebabkan oleh sudah panasnya mesin partai mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, maju di Pilpres 2019 mendatang.

Baca juga: Gerindra dan PKS Resmikan Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo

"Waktu itu Pak Prabowo memang belum menerima mandat maju Pilpres. Tetapi suara dari kader mendukung Pak Prabowo sudah terdengar saat survei diakukan," ucapnya.

Meski begitu, Burhanuddin menekankan bahwa elektabilitas partai bisa berubah. Mengingat tingginya responden yang tidak menjawab sebesar 21,6 persen.

Survei nasional Indikator Politik Indonesia (Indikator) dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada 1.200 responden pada 25 Maret - 31 Maret 2018.

Populasi survei yakni warga Indonesia yang punya hak pilih, berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.

Sementara itu tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error plus minus 2,9 persen.

Baca juga: Survei Indikator: AHY Paling Banyak Dipilih untuk Dampingi Jokowi

Berikut elektabilitas parpol dalam survei Indikator:

1. PDIP (27,7 persen)

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com