Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, ICW Nilai Perlu Reformasi Hukum dan Politik

Kompas.com - 03/05/2018, 08:22 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia cenderung stagnan selama dua tahun terakhir. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia menempati urutan 96 dari 180 negara dengan skor 37.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai, indeks persepsi korupsi Indonesia yang cenderung stagnan ini cenderung tidak memuaskan.

Padahal, kata dia, Indonesia telah memiliki banyak instrumen negara untuk mengefektifkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Instrumen kita sudah banyak, bukan hanya undang-undang," kata Adnan di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

"Komitmen pemerintah terhadap agenda korupsi, kita punya banyak kebijakan mengarah ke pemberantasan korupsi. Semestinya dengan instrumen itu bisa dapat nilai baik," ujar dia.

Baca juga: Dubes Inggris Puji Peningkatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Menurut Adnan, ada sejumlah faktor yang membuat instrumen-instrumen pemberantasan korupsi tidak berjalan maksimal.

Pertama, reformasi hukum di Indonesia belum berjalan efektif. Menurut dia, dalam pemberantasan korupsi, publik cenderung mengarahkan empatinya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibandingkan Polri dan Kejaksaan Agung.

"Kalau kita melihat berbagai macam pemberitaan sekarang, media darling-nya kan masih KPK. Kepolisian dan Kejaksaan left behind (tertinggal). Ya karena reformasi hukumnya tidak berjalan," kata Adnan.

Di sisi lain, Adnan menuturkan, agenda pemberantasan korupsi belum maksimal akibat hambatan dan tekanan politis. Selain itu, sumber utama korupsi di Indonesia sebagian besar di sektor lembaga politik.

"Inilah yang membuat komitmen politik di Indonesia tidak cukup hadir karena (agenda pemberantasan korupsi) menghambat kepentingan mereka mengeksploitasi sumber daya mereka," kata dia.

Ia melihat kedua masalah ini sulit dituntaskan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Adnan menilai, Jokowi tak punya kapasitas maksimal untuk menangani dua permasalahan tersebut. Sebab, ia memiliki dukungan koalisi yang gemuk di tingkat legislatif dan eksekutif.

"Kalau kemudian, Jokowi menggebrak sektor ini akan ada backfire (perlawanan) yang akan menghancurkan kekuatan politik Jokowi," kata dia.

Baca juga: "Konstitusi Tegak jika Korupsi Diberantas..."

Ia mencontohkan, bagaimana sebagian anggota parlemen ada yang berupaya melakukan upaya pelemahan terhadap KPK. Adnan berharap ada komitmen yang kuat dari seluruh elemen politik untuk mengefektifkan agenda pemberantasan korupsi.

Adnan juga berharap ada peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam isu antikorupsi. Menurut dia, hanya sedikit kelompok masyarakat sipil yang memberikan perhatian khusus terhadap isu antikorupsi.

Padahal, kata Adnan, kekuatan masyarakat sipil juga berperan strategis dalam mendorong transparansi di lembaga hukum dan politik.

Kompas TV Ini Hasil Survei Anti Korupsi Tahun 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Nasional
Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Nasional
Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Nasional
Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Nasional
Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Nasional
Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Nasional
Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com