Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, ICW Nilai Perlu Reformasi Hukum dan Politik

Kompas.com - 03/05/2018, 08:22 WIB
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKoordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia cenderung stagnan selama dua tahun terakhir. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia menempati urutan 96 dari 180 negara dengan skor 37.

Koordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW) Adnan Topan Husodo menilai, indeks persepsi korupsi Indonesia yang cenderung stagnan ini cenderung tidak memuaskan.

Padahal, kata dia, Indonesia telah memiliki banyak instrumen negara untuk mengefektifkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Instrumen kita sudah banyak, bukan hanya undang-undang," kata Adnan di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

"Komitmen pemerintah terhadap agenda korupsi, kita punya banyak kebijakan mengarah ke pemberantasan korupsi. Semestinya dengan instrumen itu bisa dapat nilai baik," ujar dia.

Baca juga: Dubes Inggris Puji Peningkatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Menurut Adnan, ada sejumlah faktor yang membuat instrumen-instrumen pemberantasan korupsi tidak berjalan maksimal.

Pertama, reformasi hukum di Indonesia belum berjalan efektif. Menurut dia, dalam pemberantasan korupsi, publik cenderung mengarahkan empatinya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibandingkan Polri dan Kejaksaan Agung.

"Kalau kita melihat berbagai macam pemberitaan sekarang, media darling-nya kan masih KPK. Kepolisian dan Kejaksaan left behind (tertinggal). Ya karena reformasi hukumnya tidak berjalan," kata Adnan.

Di sisi lain, Adnan menuturkan, agenda pemberantasan korupsi belum maksimal akibat hambatan dan tekanan politis. Selain itu, sumber utama korupsi di Indonesia sebagian besar di sektor lembaga politik.

"Inilah yang membuat komitmen politik di Indonesia tidak cukup hadir karena (agenda pemberantasan korupsi) menghambat kepentingan mereka mengeksploitasi sumber daya mereka," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasbi Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Kasbi Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X