Kompas.com - 03/05/2018, 08:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia cenderung stagnan selama dua tahun terakhir. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia menempati urutan 96 dari 180 negara dengan skor 37.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai, indeks persepsi korupsi Indonesia yang cenderung stagnan ini cenderung tidak memuaskan.

Padahal, kata dia, Indonesia telah memiliki banyak instrumen negara untuk mengefektifkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Instrumen kita sudah banyak, bukan hanya undang-undang," kata Adnan di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

"Komitmen pemerintah terhadap agenda korupsi, kita punya banyak kebijakan mengarah ke pemberantasan korupsi. Semestinya dengan instrumen itu bisa dapat nilai baik," ujar dia.

Baca juga: Dubes Inggris Puji Peningkatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Menurut Adnan, ada sejumlah faktor yang membuat instrumen-instrumen pemberantasan korupsi tidak berjalan maksimal.

Pertama, reformasi hukum di Indonesia belum berjalan efektif. Menurut dia, dalam pemberantasan korupsi, publik cenderung mengarahkan empatinya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibandingkan Polri dan Kejaksaan Agung.

"Kalau kita melihat berbagai macam pemberitaan sekarang, media darling-nya kan masih KPK. Kepolisian dan Kejaksaan left behind (tertinggal). Ya karena reformasi hukumnya tidak berjalan," kata Adnan.

Di sisi lain, Adnan menuturkan, agenda pemberantasan korupsi belum maksimal akibat hambatan dan tekanan politis. Selain itu, sumber utama korupsi di Indonesia sebagian besar di sektor lembaga politik.

"Inilah yang membuat komitmen politik di Indonesia tidak cukup hadir karena (agenda pemberantasan korupsi) menghambat kepentingan mereka mengeksploitasi sumber daya mereka," kata dia.

Ia melihat kedua masalah ini sulit dituntaskan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Adnan menilai, Jokowi tak punya kapasitas maksimal untuk menangani dua permasalahan tersebut. Sebab, ia memiliki dukungan koalisi yang gemuk di tingkat legislatif dan eksekutif.

"Kalau kemudian, Jokowi menggebrak sektor ini akan ada backfire (perlawanan) yang akan menghancurkan kekuatan politik Jokowi," kata dia.

Baca juga: "Konstitusi Tegak jika Korupsi Diberantas..."

Ia mencontohkan, bagaimana sebagian anggota parlemen ada yang berupaya melakukan upaya pelemahan terhadap KPK. Adnan berharap ada komitmen yang kuat dari seluruh elemen politik untuk mengefektifkan agenda pemberantasan korupsi.

Adnan juga berharap ada peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam isu antikorupsi. Menurut dia, hanya sedikit kelompok masyarakat sipil yang memberikan perhatian khusus terhadap isu antikorupsi.

Padahal, kata Adnan, kekuatan masyarakat sipil juga berperan strategis dalam mendorong transparansi di lembaga hukum dan politik.

Kompas TV Ini Hasil Survei Anti Korupsi Tahun 2017
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arti Penting Ideologi bagi Suatu Negara

Arti Penting Ideologi bagi Suatu Negara

Nasional
Tanggal 5 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 4 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
7 Tempat Nobar Piala Dunia 2022 di Bogor

7 Tempat Nobar Piala Dunia 2022 di Bogor

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Pecat!

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad, Panglima TNI: Pecat!

Nasional
KPK Bisa Permasalahkan Pejabat yang 'Titip' Calon Mahasiswa di Unila jika Ada Suap

KPK Bisa Permasalahkan Pejabat yang "Titip" Calon Mahasiswa di Unila jika Ada Suap

Nasional
Ahli Digital Forensik Ungkap Perangkat DVR CCTV di Rumah Dinas Sambo Dimatikan Paksa 26 Kali

Ahli Digital Forensik Ungkap Perangkat DVR CCTV di Rumah Dinas Sambo Dimatikan Paksa 26 Kali

Nasional
Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad di Bali, Jenderal Andika: Sudah Diproses

Perwira Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Kostrad di Bali, Jenderal Andika: Sudah Diproses

Nasional
Pengacara Putri Candrawathi Bantah Keterangan Bharada E soal Peran Kliennya dalam Pembunuhan Berencana Brigadir J

Pengacara Putri Candrawathi Bantah Keterangan Bharada E soal Peran Kliennya dalam Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Polri Ungkap Peran Pelaku Kasus Tambang Ilegal yang Sudah Ditangkap

Polri Ungkap Peran Pelaku Kasus Tambang Ilegal yang Sudah Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Apresiasi Draf RKUHP yang Dinilai Sinkron dan Teguhkan UU TPKS

Komnas Perempuan Apresiasi Draf RKUHP yang Dinilai Sinkron dan Teguhkan UU TPKS

Nasional
Daftar 172 Produk Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM

Daftar 172 Produk Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM

Nasional
Pengacara Sambo Bantah Ada Perempuan Nangis di Rumah Jalan Bangka

Pengacara Sambo Bantah Ada Perempuan Nangis di Rumah Jalan Bangka

Nasional
Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Nasional
Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.