Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpin Rapat soal Masalah Keraton Solo, Wiranto Pilih Tahan Bicara

Kompas.com - 02/05/2018, 20:45 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi terkait dengan penyelesaian masalah di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Namun usai rapat, Wiranto tak banyak bicara kepada media. Ia mengatakan hal itu perlu dia lakukan agar proses penyelesaian masalah bisa dilakukan.

"Ya sesuatu yang belum diselesaikan jangan (dilempar) ke media sosial dulu nanti malah ganggu," ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Baca juga : Abdi Dalem Jadi Tersangka Pencurian Mobil Permaisuri Keraton Solo 

"Lebih baik bungkam dulu, lalu nanti penyelesaiannya bagaimana, itu masih mentah lah," sambung mantan Panglima ABRI tersebut.

Seperti diketahui, konflik di internal Keraton Surakarta sudah menahun. Pemerintah terus mendorong agar konflik bisa disudahi dan kerabat keraton diharapkan melakukan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi dinilai penting agar pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) Balai Pelestarian Kawasan Cagar Budaya di Keraton Surakarta yang digagas oleh pemerintah bisa kembali diteruskan setelah sempat tertunda.

Baca juga : 13 Tahun Konflik, Keluarga Keraton Solo Akhirnya Berdamai

Penundaan pembentukan UPT yang bertujuan untuk pengelolaan dan pelestarian keraton sebagai cagar budaya itu sebabkan adanya penolakan dari internal Keraton Surakarta.

Wiranto sendiri merupakan orang yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani hal tersebut. Penunjukan itu untuk menggantikan anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) Subagyo H.S.

Kompas TV Ganjar Pranowo Minta Konflik Keraton Solo Diselesaikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com