Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Minta Jatah Menteri ke Jokowi, Ini Komentar Said Iqbal

Kompas.com - 02/05/2018, 18:05 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meluruskan pernyataan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang yang mengkritik dirinya lantaran dinilai meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo.

Said mengaku tidak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi demi dukungan serikat buruh dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Saya enggak pernah meminta ke Presiden Jokowi seperti itu," ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/5/2018).

Baca juga: Kata Oesman Sapta Soal KSPI yang Minta Jatah 3 Menteri ke Jokowi...

Ia menjelaskan, yang sebenarnya, KSPI mendekati semua tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden di Pilpres 2019. Mereka antara lain Prabowo Subianto, Rizal Ramli, Yusril Ihza Mahendra, Gatot Nurmantyo, dan termasuk Joko Widodo.

Kepada mereka semua, KSPI meminta agar menteri yang membidangi persoalan buruh dijabat oleh orang dari KSPI.

"Tapi, kan, dengan Pak Jokowi, kami minta ketemu, tapi enggak ada respons ya, mungkin karena beliau itu presiden dan sibuk. Dengan Pak Jokowi sendiri kalau jadi bertemu, syarat mutlak kita adalah cabut PP 78 tentang Pengupahan, baru kita mau diskusi," papar Said.

Baca juga: KSPI Dukung Prabowo, dari 10 Tuntutan hingga Kekayaan yang Dirampas Asing

Artinya, permintaan jatah menteri dari serikat buruh tidak spesifik ditujukan ke Jokowi saja, melainkan ke seluruh tokoh yang berpeluang maju dalam Pilpres 2019.

Namun, akhirnya KSPI menjatuhkan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2019.

Sebab, menurut dia, hanya Prabowo yang mau menandatangani 10 poin kontrak politik dengan kelompok buruh.

Said mengatakan, permintaan jatah menteri seperti itu bukanlah hal baru dalam politik.

Baca juga: KSPI Minta Jatah Menaker ke Prabowo

Di sejumlah negara, serikat buruh memberikan dukungan kepada tokoh yang memenuhi kontrak politik, salah satunya menteri bidang perburuhan diserahkan ke tokoh buruh.

"Yang penting lagi, apa yang saya bicarakan, bukan sikap personal saya. Namun, keputusan organisasi keseluruhan yang didapat dari hasil rapat kerja nasional tanggal 28-29 April 2018 lalu di Jakarta," ujar Said.

Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang sebelumnya mengkritik Said Iqbal yang meminta jatah menteri kepada Jokowi demi dukungan buruh pada Pilpres 2019 mendatang.

"Janganlah mereka mintanya jatah tiga menteri, terus tidak dikasih, terus dia itu mendukung orang lain," ujar Oesman saat dijumpai di Istana Presiden, Jakarta, Rabu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Persiapkan Leaders’ Retreat, Menlu Singapura Temui Menko Airlangga Bahas Kerja Sama dan Isu Strategis

Nasional
Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Nasional
Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com