Disebut Minta Jatah Menteri ke Jokowi, Ini Komentar Said Iqbal

Kompas.com - 02/05/2018, 18:05 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said IqbalDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal meluruskan pernyataan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang yang mengkritik dirinya lantaran dinilai meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo.

Said mengaku tidak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi demi dukungan serikat buruh dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Saya enggak pernah meminta ke Presiden Jokowi seperti itu," ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/5/2018).

Baca juga: Kata Oesman Sapta Soal KSPI yang Minta Jatah 3 Menteri ke Jokowi...

Ia menjelaskan, yang sebenarnya, KSPI mendekati semua tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden di Pilpres 2019. Mereka antara lain Prabowo Subianto, Rizal Ramli, Yusril Ihza Mahendra, Gatot Nurmantyo, dan termasuk Joko Widodo.

Kepada mereka semua, KSPI meminta agar menteri yang membidangi persoalan buruh dijabat oleh orang dari KSPI.

"Tapi, kan, dengan Pak Jokowi, kami minta ketemu, tapi enggak ada respons ya, mungkin karena beliau itu presiden dan sibuk. Dengan Pak Jokowi sendiri kalau jadi bertemu, syarat mutlak kita adalah cabut PP 78 tentang Pengupahan, baru kita mau diskusi," papar Said.

Baca juga: KSPI Dukung Prabowo, dari 10 Tuntutan hingga Kekayaan yang Dirampas Asing

Artinya, permintaan jatah menteri dari serikat buruh tidak spesifik ditujukan ke Jokowi saja, melainkan ke seluruh tokoh yang berpeluang maju dalam Pilpres 2019.

Namun, akhirnya KSPI menjatuhkan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2019.

Sebab, menurut dia, hanya Prabowo yang mau menandatangani 10 poin kontrak politik dengan kelompok buruh.

Said mengatakan, permintaan jatah menteri seperti itu bukanlah hal baru dalam politik.

Baca juga: KSPI Minta Jatah Menaker ke Prabowo

Di sejumlah negara, serikat buruh memberikan dukungan kepada tokoh yang memenuhi kontrak politik, salah satunya menteri bidang perburuhan diserahkan ke tokoh buruh.

"Yang penting lagi, apa yang saya bicarakan, bukan sikap personal saya. Namun, keputusan organisasi keseluruhan yang didapat dari hasil rapat kerja nasional tanggal 28-29 April 2018 lalu di Jakarta," ujar Said.

Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang sebelumnya mengkritik Said Iqbal yang meminta jatah menteri kepada Jokowi demi dukungan buruh pada Pilpres 2019 mendatang.

"Janganlah mereka mintanya jatah tiga menteri, terus tidak dikasih, terus dia itu mendukung orang lain," ujar Oesman saat dijumpai di Istana Presiden, Jakarta, Rabu.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X