Kata Oesman Sapta Soal KSPI yang Minta Jatah 3 Menteri ke Jokowi...

Kompas.com - 02/05/2018, 16:47 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Hotel Manhattan, Minggu (21/1/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Hotel Manhattan, Minggu (21/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mengkritik Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) yang meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo demi dukungan buruh pada Pilpres 2019 mendatang.

"Janganlah mereka mintanya jatah tiga menteri, terus tidak dikasih, terus dia itu mendukung orang lain," ujar Oesman saat dijumpai di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Menurut Oesman yang juga menjabat Ketua DPD RI itu mengatakan, permintaan KSPI itu tak etis.

Persoalan bahwa KSPI yang dipimpin Said Iqbal mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019, Oesman menghormatinya. Menurut dia, dukungan itu merupakan hak dari KSPI sendiri.

Baca juga : KSPI Minta Jatah Menteri pada Capres yang Ingin Diusung di Pemilu 2019

 

"Kalau itu (KSPI dukung Prabowo) haknya mereka, boleh- boleh saja, silahkan saja," ujar Oesman.

Meski demikian, Oesman mengatakan bahwa buruh merupakan salah satu elemen dari masyarakat. Penentu kemenangan seseorang di dalam Pilpres 2019 bukanlah semata-mata didasarkan pada dukungan kelompok buruh.

"Yang menentukan itu bukan hanya buruh, rakyat. Titik. Rakyat itu yang menentukan siapa yang dia pilih. Buruh itu kan bagian dari rakyat. Tapi bukan buruh mengklaim dirinya adalah rakyat keseluruhan," lanjut dia.

Diberitakan, Said Iqbal terang-terangan meminta jatah menteri jika Jokowi jadi Presiden untuk periode kedua, 2019-2024. Jatah menteri itu sebagai imbalan bagi KSPI yang telah berjuang mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.

Baca juga : KSPI Minta Jatah Menaker ke Prabowo

 

Said sengaja terang- terangan membuka permintaannya ini ke publik. Pasalnya, aksi blak-blakannya dinilai lebih baik ketimbang kelompok yang malu-malu mengungkapkannya di publik namun di belakang malah menjalin kerja sama politik.

"Sebenarnya saya enggak malu katakan ini, daripada pura-pura minta di belakangnya," kata Said, akhir Maret 2018 lalu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

Nasional
Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Nasional
Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X