Sanksi Kerja Sosial Jadi Hukuman Alternatif dalam Draf RKUHP

Kompas.com - 02/05/2018, 12:21 WIB
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus tim perumus  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus tim perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus anggota tim perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Enny Nurbaningsih, menuturkan bahwa ada perubahan terkait bentuk pemidanaan dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dalam draf tersebut diatur bentuk pemidanaan berupa sanksi kerja sosial sebagai alternatif dari sanksi penjara dan denda.

"Pidana penjara bisa berubah menjadi pidana denda, bisa juga pidana tambahan atau kerja sosial. Semua ini terkait dengan tujuan pemidanaan," ujar Enny saat berbicara dalam Konsultasi Nasional bertajuk "Merancang Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018).

Enny menjelaskan, penambahan sanksi kerja sosial sebagai hukuman alternatif bertujuan untuk mengurangi persoalan kelebihan kapasitas (over capacity) dalam lembaga pemasyarakatan.

Baca juga: Polemik RKUHP, dari Menjerat Ranah Privat sampai Mengancam Demokrasi

Ia mencontohkan Belanda yang menekankan pemidanaan pada sanksi denda. Dengan demikian, Belanda tidak mengalami masalah lapas yang melebihi kapasitas.

Pemberian atau penerapan sanksi kerja sosial, kata Enny, nantinya akan menjadi kewenangan hakim saat memutus sebuah perkara.

"Maka mudah-mudahan tidak ada masalah over kapasitas," tuturnya.

Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) per Juni 2017, jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 153.312 orang. Adapun kapasitas yang dapat ditampung hanya 122.114 narapidana.

Baca juga: Setara Institute: Tak Ada Alasan Pemerintah-DPR Percepat Pengesahan RKUHP

Dengan demikian, secara keseluruhan lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni mencapai 84 persen.

Angka yang lebih parah terjadi di Lapas Klas I Cipinang. Per Juni 2017, Lapas Cipinang diisi oleh 2.926 napi dan tahanan, padahal kapasitasnya hanya untuk 880 narapidana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X