Kemendagri Sebut 11 Juta Orang Belum Rekam e-KTP

Kompas.com - 02/05/2018, 12:08 WIB
Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan jemput bola perekaman e-KTP. KOMPAS.com/Farida FarhanPemerintah Kabupaten Karawang melakukan jemput bola perekaman e-KTP.
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengatakan, saat ini masih ada jutaan orang yang belum melakukan perekaman e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk elektronik.

"Yang belum rekam masih ada 11 juta orang," kata Hadi di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Menurut Hadi, 11 juta orang tersebut diharapkan segera melakukan perekaman e-KTP. Sebab, masyarakat bisa terancam kehilangan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang jika tak memiliki e-KTP.

"Saya harap dapat segera terselesaikan. Karena data ini yang digunakan untuk Pemilu 2019," kata Hadi.

Baca juga: KPU Dorong Pemerintah dan DPR Selesaikan Perekaman E-KTP

Hadi membeberkan, saat ini proses perekaman e-KTP sudah mencapai 97 persen lebih, dari total jumlah penduduk Indonesia yang ada.

"Diharapkan kendala yang ada, yang belum mendapatkan e-KTP secara nyata bisa segera terselesaikan," kata Hadi.

Hadi pun menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus melakukan upaya maksimal dalam menyelesaikan persoalan perekaman e-KTP.

"Kita harus melakukan langkah-langkah yang optimal di dalam penyelesaian masalah perekaman e-KTP atau data kependudukan," ujar Hadi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X