KSPI Dukung Prabowo, Ketum PAN Anggap Buruh Memang Gerakan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai wajar dukungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres pada Pemilu 2019.

Menurut dia, buruh merupakan gerakan politik. Karena itu, ia tak melihat adanya politisasi buruh dalam dukungan tersebut.

"Ya, memang buruh kan gerakan politik. Ya, gerakan politik. Apa yang dipolitisasi? Gerakan politik kan buruh. Gerakan apa namanya kalau bukan gerakan politik?" kata Zul, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

(Baca juga : Prabowo: Saat Saya Harus Istirahat, Negara Saya dalam Keadaan Tidak Adil)

Ia menambahkan, KSPI berhak untuk menyatakan ekspresi politiknya, termasuk mendukung capres tertentu.

Buruh yang tergabung dalam KSPI mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.

Deklarasi dukungan tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018), bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau Mau Day.

(Baca juga : KSPI Minta Jatah Menaker ke Prabowo)

Ada 10 poin tuntutan buruh dalam kontrak politik itu, mulai dari meningkatkan upah minimum hingga mencabut peraturan presiden tentang penggunaan TKA.

KSPI meminta jatah menteri tenaga kerja ke Prabowo Subianto, apabila nantinya Ketua Umum Partai Gerindra itu terpilih sebagai Presiden periode 2019-2024.

Sebagai organisasi buruh yang mendukung Prabowo, permintaan tersebut dinilai wajar.

"Wajar di seluruh dunia kalau kita melakukan kontrak politik harus ada orang dari buruh yang bisa mengawal kontrak politik itu," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan.