KSPI Dukung Prabowo, Ketum PAN Anggap Buruh Memang Gerakan Politik

Kompas.com - 02/05/2018, 11:38 WIB
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato di deklarasi presiden pilihan buruh KSPI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKetua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato di deklarasi presiden pilihan buruh KSPI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai wajar dukungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres pada Pemilu 2019.

Menurut dia, buruh merupakan gerakan politik. Karena itu, ia tak melihat adanya politisasi buruh dalam dukungan tersebut.

"Ya, memang buruh kan gerakan politik. Ya, gerakan politik. Apa yang dipolitisasi? Gerakan politik kan buruh. Gerakan apa namanya kalau bukan gerakan politik?" kata Zul, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

(Baca juga : Prabowo: Saat Saya Harus Istirahat, Negara Saya dalam Keadaan Tidak Adil)

Ia menambahkan, KSPI berhak untuk menyatakan ekspresi politiknya, termasuk mendukung capres tertentu.

Buruh yang tergabung dalam KSPI mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.

Deklarasi dukungan tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018), bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau Mau Day.

(Baca juga : KSPI Minta Jatah Menaker ke Prabowo)

Ada 10 poin tuntutan buruh dalam kontrak politik itu, mulai dari meningkatkan upah minimum hingga mencabut peraturan presiden tentang penggunaan TKA.

KSPI meminta jatah menteri tenaga kerja ke Prabowo Subianto, apabila nantinya Ketua Umum Partai Gerindra itu terpilih sebagai Presiden periode 2019-2024.

Sebagai organisasi buruh yang mendukung Prabowo, permintaan tersebut dinilai wajar.

"Wajar di seluruh dunia kalau kita melakukan kontrak politik harus ada orang dari buruh yang bisa mengawal kontrak politik itu," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X