Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Minta KPK Selidiki Rekaman Percakapan Diduga Menteri Rini dan Bos PLN

Kompas.com - 02/05/2018, 10:40 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi dalam rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

"Kami meminta KPK untuk melakukan telaah dan penyelidikan terkait indikasi konflik kepentingan serta indikasi kerugian negara dalam proyek-proyek dikelola oleh PT PLN dan PT Pertamina," ujar peneliti ICW Firdaus Ilyas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (1/5/2018).

Menurut ICW, KPK bisa mulai menyelidiki dugaan korupsi tersebut dari proses kerja sama dan proyek penyedia sarana dan prasarana migas, pembangunan pembangkit listrik, serta pembelian listrik dan bahan bakar dari swasta.

Selain itu, ICW juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit khusus Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap proyek strategis di PLN dan Pertamina. Khususnya, terkait dengan penyediaan energi primer dan pembangkitan listrik.

Baca: Bocornya Percakapan Saham yang Mengusik Menteri Rini dan Bos PLN

Kemudian, melakukan audit pada kontrak dan kerja sama dengan pihak lain yang berindikasi konflik kepentingan, memberatkan keuangan negara, serta tidak memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Hasil audit tersebut dapat diserahkan kepada KPK.

"Walaupun proyek belum berjalan, dugaan percakapan telepon menimbulkan kecurigaan di mata publik. Aroma indikasi politik rente menyeruak, terlebih lagi dengan adanya dugaan keterlibatan kerabat. Dugaan konflik kepentingan pada lingkar dalam kekuasaan menjadi pertanyaan publik," kata Firdaus.

Sebelumnya, rekaman diduga percakapan antara Rini dan Sofyan Basir beredar di media sosial. Rekaman ini menjadi perhatian karena percakapan itu disebut-sebut membahas soal bagi-bagi saham di BUMN.

Dalam percakapan mengenai saham, suara yang diduga Rini menyebut, dua perusahaan BUMN, yakni Pertamina dan PLN. Sementara orang yang diduga Sofyan menilai, bagi-bagi saham masih terlalu kecil.

Suara yang diduga Sofyan juga menyebut nama Ari. Namun, tidak jelas siapa Ari yang dimaksud. Hanya dalam percakapan itu, ia bercerita kepada lawan bicaranya di telepon bahwa dirinya bertemu Ari dan meminta agar pembagian saham dibicarakan lagi.

Namun, tak jelas untuk apa Sofyan atau PLN memperebutkan saham perusahaan yang sudah difasilitasi tersebut.

Bantahan

Kementerian BUMN melalui Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro langsung membantah bahwa rekaman tersebut bicara soal bagi-bagi saham.

Menurut dia, rekaman itu sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

Sebelumnya, Rini Soemarno menyatakan akan menuntut penyebar rekaman pembicaraan dirinya dan Sofyan.

Baca: Beredar Rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN soal Bagi-bagi Saham, Ini Tanggapan Kementerian BUMN

Menurut dia, isi rekaman percakapan dengan Sofyan yang viral di media sosial sengaja disajikan tidak utuh.sehingga terkesan ada proyek meminta fee atau biaya.

"Sebentar lagi saya akan masukkan tuntutan, bukan atas nama (Kementerian) BUMN, tapi juga pribadi," kata Rini seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/4/2017).

Kompas TV DPR didesak untuk segera memanggil menteri BUMN, Rini Soemarno.

 

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Bisa Bergerak Cek Indikasi Korupsi dari Percakapan Rini dan Bos PLN", https://nasional.kompas.com/read/2018/04/30/13461551/kpk-bisa-bergerak-cek-indikasi-korupsi-dari-percakapan-rini-dan-bos-pln
Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Sabrina Asril

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com