Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh yang Selalu Berteriak di Depan Istana Kosong Saat "May Day"...

Kompas.com - 02/05/2018, 10:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Setiap tanggal 1 Mei, seputar Istana Kepresidenan, Jakarta, selalu menjadi tujuan para buruh dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

Buruh berdatangan dari Jakarta dan sekitarnya dan berteriak menuntut banyak hal, yang intinya perbaikan kesejahteraan.

Pada 1 Mei 2015, para buruh meneriakkan 10 tuntutan di depan Istana Presiden. Tuntutan itu mulai dari kenaikan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota (UMP/UMK) sebesar 32 persen, menuntut penambahan jaminan kesehatan sebesar Rp 30 triliun dalam APBN, hingga menuntut menghapus sistem kerja outsourcing.

Tepat setahun kemudian, para buruh kembali datang. Kali ini tuntutan berkurang satu menjadi sembilan tuntutan. Tuntutan itu antara lain menolak PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, naikkan upah minimum sebesar 30 persen, menolak pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN hingga menolak kriminalisasi aktivis buruh.

Kemudian, pada 1 Mei 2017  buruh kembali "menggedor" Istana. Tuntutan mereka semakin sedikit, hanya tiga poin, yakni hapus sistem kerja outsourcing dan magang, peningkatan jaminan sosial, dan menolak upah murah.

Baca juga: "May Day", Jokowi Berkegiatan di Istana Bogor

Kemarin, Selasa (1/5/2018), buruh tetap mendatangi Istana. Dari seberang tempat Presiden Jokowi berkantor, mereka menuntut beberapa poin. 

Tuntutan itu antara lain menghapus PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, hapus upah rendah dan yang belakangan menjadi isu hangat di publik, menuntut penghapusan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Kali ini, buruh juga menuntut Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mundur dari jabatannya.

Bahkan, demonstrasi buruh pada May Day ini dijadikan momentum dalam bentuk deklarasi dukungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Bagi pemerintah, tentu tidak mudah merespons seluruh tuntutan buruh ini. Ibarat timbangan, pemerintah harus menempatkan buruh sama untungnya dengan pengusaha.

Pemerintah pun memilih untuk tidak berhadap-hadapan langsung dengan buruh tiap May Day. Presiden Joko Widodo, sama seperti Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, tidak pernah sekali pun menemui buruh saat May Day.

Sebagai catatan, selain Presiden Soekarno, memang belum pernah ada Presiden RI yang "nekat" berorasi di hadapan buruh saat Hari Buruh Internasional.

Baca juga: Aksi May Day, Para PRT Goyang Kucek Baju di Depan Pintu Monas

Istana kosong

Saat menjabat presiden, Jokowi tercatat tidak pernah berada di Istana Kepresidenan saat Hari Buruh Internasional atau May Day. Berikut aktivitas Jokowi berdasarkan penelusuran Kompas.com

1 Mei 2015:
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Ngawi, Jawa Tengah.

1 Mei 2016:
Presiden Jokowi berkegiatan tertutup di Istana Presiden Bogor. Satu-satunya kegiatan Presiden yang terbuka bagi pewarta saat itu adalah konferensi pers mengenai pembebasan warga negara Indonesia dari gerilyawan di Filipina.

1 Mei 2017:
Presiden Jokowi melaksanakan kunjungan kerja di Hong Kong. Di sana, ia menemui delegasi bisnis negara setempat sekaligus bertemu warga negara Indonesia yang bekerja di sana.

1 Mei 2018 
Presiden Jokowi lagi-lagi tidak berkegiatan di Istana Presiden Jakarta. Ia membuka Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendikiawan Muslim Wasathiyah Dunia di Ruang Garuda, Istana Presiden Bogor.

Hingga saat ini, tidak ada seorang pun pejabat di lingkungan Istana Presiden yang bersedia dikutip pernyataannya mengenai aktivitas Jokowi saat May Day.

Kompas TV Menyambut Hari Buruh sedunia, DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan buruh anggota serikatnya, tak akan turun ke jalan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com