Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Tiket Deklarasi Prabowo Rp 15.000, KSPI Sebut Bagian dari Iuran

Kompas.com - 01/05/2018, 22:18 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Farid Assifa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, harga tiket Rp 15.000 yang dipungut panitia deklarasi capres pilihan buruh KSPI di Istora Senayan merupakan bagian dari iuran buruh.

"Itu dibayar oleh iuran. Kami di KPSI tiap buruh ada iuran, besarannya 1 persen dari upah mereka," kata Said di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Said menegaskan, tak seluruh biaya Rp 15.000 digunakan dalam kegiatan deklarasi. Menurutnya, iuran tersebut juga akan dikelola demi keperluan serikat pekerja di tingkat perusahaan untuk kegiatan pendidikan, pembelaan, negosiasi perjanjian kerja bersama, dan mendukung proses advokasi hukum dalam pemutusan hubungan kerja

Di sisi lain, iuran buruh juga akan dimanfaatkan untuk dukungan dan konsolidasi perangkat organisasi seluruh Indonesia.

"Kemudian untuk pembentukan pengorganisasian serikat-serikat buruh dan itu resmi, sah. Undang-undang memperbolehkan dan kami terbuka," ujarnya.

Baca juga : Deklarasi Dukung Prabowo, Buruh KSPI Beli Tiket Rp 15.000 Per Orang

Ia menegaskan, iuran mampu mempertahankan eksistensi serikat buruh. Sebab, kata dia, tak ada serikat buruh yang bisa eksis dan kuat tanpa dukungan iuran.

Said pun menegaskan organisasinya mandiri dengan iuran anggotanya, bukan meminta dari pihak tertentu.

Said turut menyatakan, organisasinya tidak meminta uang apapun terkait deklarasi terhadap Prabowo Subianto. Ia menegaskan, dukungan itu murni atas dorongan bersama dari ribuan buruh KSPI.

"Anda bisa lihat kami bergembira, kami mengapresiasi apa yang menjadi keinginannya. Saya rasa iuran itu adalah sah, dan konvensi Organisasi Buruh Internasional membenarkan secara internasional," katanya.

Sebelumnya, Ketua Panitia acara tersebut, Riden Hatam Ajiz mengatakan, massa buruh yang datang ke Istora harus membeli tiket Rp 15.000 per orang.

"Mereka yang sudah membayar tiket 15.000 akan masuk ke Istora untuk ikut acara deklarasi bersama Prabowo," kata Riden.

Pembelian tiket tersebut, kata dia, bukan pada saat mereka datang ke Istora. Penjualan tiket telah berlangsung seminggu yang lalu.

Para buruh yang tergabung dalam KSPI telah dikoordinir di daerah asal masing-masing untuk membeli tiket deklarasi Prabowo di Istora Senayan.

Baca juga : May Day, KSPI Akan Deklarasi Dukung Prabowo Maju Pilpres 2019

Ia mengungkapkan, hasil penjualan tiket Rp 15.000 per orang digunakan sebagai operasional acara deklarasi dukungan KSPI ke Prabowo di Istora hari ini.

"Jadi kita untuk acara ini urunan bersama," katanya.

Kalaupun ada sisa dana dari hasil penjualan tiket dukungan deklarasi hari ini, maka uang tersebut akan masuk ke kas organisasi KSPI.

Kompas TV Sejumlah mahasiswa yang ikut merayakan hari buruh, membakar pos polisi dengan bom Molotov.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com