Diterima Moeldoko di Istana, Rieke Minta Pengawasan TKA Diperketat

Kompas.com - 01/05/2018, 13:29 WIB
Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengikuti aksi May Day di sekitar Monas, Jakarta, Selasa (1/5/2018). Rieke hadir memimpin massa sebagai ketua umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI). KOMPAS.com/IHSANUDDINPolitisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengikuti aksi May Day di sekitar Monas, Jakarta, Selasa (1/5/2018). Rieke hadir memimpin massa sebagai ketua umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/4/2018).

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu turut diikuti Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Usai pertemuan, Rieke mengatakan bahwa KRPI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

(Baca juga : Ikut Demo May Day, Rieke Berorasi Aksi Kita Tidak Marah-marah)


Salah satunya mengenai keberadaan tenaga kerja asing di dalam negeri yang belakangan menjadi sorotan.

"Kami tadi berdiskusi aturan TKA. Kami minta Menaker membuat aturan yang lebih ketat sebagai aturan turunannya dan meningkatkan pengawasan," kata Rieke kepada wartawan, usai pertemuan.

Menurut Rieke, pihaknya mendukung dibentuknya Komite Pengawas Tenaga Kerja Asing guna melindungi pekerja dalam negeri.

(Baca juga : Moeldoko: Selamat Hari Buruh, Salurkan Aspirasi dengan Damai)

Selain itu, ada sejumlah tuntutan lain yang disampaikan politisi PDI-P itu. Misalnya, mengenai perbaikan kesejahteraan para buruh yang belum memadai.

"Buruh harus mendapatkan Tri Layak, yakni kerja layak, upah layak dan hidup layak," kata dia.

Usai menyampaikan tuntutannya ke Istana, Rieke dan rombongan massa KRPI kembali melanjutkan aksi di depan istana dalam rangka May Day.

Setelah itu, pihak Kantor Staf Kepresidenan menerima organisasi buruh lainnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X