Kompas.com - 30/04/2018, 22:36 WIB
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla saat meninjau lokasi gedung usai meresmikan Menara Kompas, gedung baru Kompas Gramedia, di Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018). Peresmian Menara Kompas ditandai dengan pengetikan kata Kompas menggunakan mesin ketik bersejarah oleh Wapres. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELIWakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla saat meninjau lokasi gedung usai meresmikan Menara Kompas, gedung baru Kompas Gramedia, di Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018). Peresmian Menara Kompas ditandai dengan pengetikan kata Kompas menggunakan mesin ketik bersejarah oleh Wapres.
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal.

RPP tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 30 tentang Jaminan Produk Halal yang sudah disahkan pada Oktober 2014 lalu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pembahasan RPP tersebut saat ini telah masuk tahap finalisasi.

"(RPP) kita finalisasi, untuk dilanjutkan teknisnya," kata Kalla di Kantornya, Jakarta, Senin (30/4/2018).

(Baca juga: RPP Jaminan Produk Halal Akan Atur Sertifikasi Paling Lama 62 Hari)

Menurut Kalla, melalui RPP tersebut semua produk makanan, minuman dan obat-obatan wajib mendapatkan sertifikasi halal.

"Masyarakat terjamin," kata Ketua Umum Dewan Masjid Índonesia tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sertifikasi tersebut akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"(RPP) juga mempermudah para pengusaha dan tidak menyulitkan (sertifikasi)," kata Kalla.

Kalla pun menegaskan, di luar produk-produk makanan, minuman dan obat-obatan tidak perlu dilakukan sertifikasi halal.

"Sering orang khawatir produk yang digunakan itu berasal dari binatang, kayak kulit," kata dia.

(Baca juga: Kemenag Berharap RPP Jaminan Produk Halal Terbit Maret Ini)

Tak berbeda, Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan bahwa draf RPP tersebut telah final dibahas di tingkat kementerian.

"Dari lintas kementerian dan lembaga terkait termasuk dengan MUI itu sudah final," kata Lukman.

Menurut Lukman, pembahasan yang dilakukan hari ini adalah untuk menyamakan persepsi sejumlah norma yang diatur dalam RPP tersebut.

"Tadi itu dibawa ke tingkat para menteri untuk juga dicapai persepsi kesamaan dalam melihat sejumlah norma yang diatur," kata dia.

Kompas TV Penggagas Halal Eat berencana melebarkan sayap ke Jerman dan Amerika Serikat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Nasional
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Nasional
Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Nasional
UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

Nasional
Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

Nasional
Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Nasional
Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Nasional
Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.