Ombudsman: Sudah Moratorium, tetapi Pengiriman TKI Masih Terus Terjadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, pada tahun 2017 pihaknya telah melakukan kajian terhadap proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dan ditemukan sejumlah persoalan.

“Di proses rekrutmen ini memang ada beberapa malaadministrasi yang dilakukan oleh aparat lembaga terkait seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan yang dilakukan kemenaker,” katanya di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Ninik Rahayu mengatakan, sebetulnya moratorium TKI sudah dilakukan oleh pemerintah untuk Arab Saudi, tetapi hasilnya belum memuaskan.

“Nyatanya sampai sekarang pengiriman individual terus dilakukan, ini artinya bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh menjaga supaya pengiriman secara individual tidak dilakukan,” tuturnya.

(Baca juga: Moratorium TKI ke Timur Tengah Masih Tetap Berlaku)

Ombudsman, kata Ninik Rahayu, telah memberikan saran ke lembaga terkait untuk segera membenahi persoalan tersebut.

“Kami sedang memantau bagaimana perkembangan tindak lanjut dari mereka, kemungkinan nanti kita undang,” katanya.

Saat ditanya kapan akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait, Ninik menyebutkan pada bulan Mei mendatang.

Sebelumnya, Pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke-21 negara di Timur Tengah, antara lain le Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya dan Pakistan.

(Baca juga: Ini Data TKA di Indonesia dan Perbandingan dengan TKI di Luar Negeri)

Kemenaker terus melakukan pembenahan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI dengan mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Permanaker tersebut memberikan aturan ketat terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Kemenaker juga membuat program pemberian sanksi berupa pencabutan surat izin pengerahan (SIP) TKI jika terbukti melakukan pelanggaran.