Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PKS Dukung Pembentukan Pansus Angket Tenaga Kerja Asing

Kompas.com - 30/04/2018, 15:48 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya terhadap usulan pembentukan Pansus Angket Tenaga Kerja Asing.

Penandatanganan usulan Pansus TKA dilakukan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Usulan tersebut sebelumnya telah diinisiasi oleh Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan anggota Komisi III Muhammad Syafi'i untuk merespons terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

"PKS setuju dengan yang diusulkan oleh Fraksi Gerindra apalagi Pimpinan PKS memberikan sinyal bahwa harus disikapi beredarnya isu tenaga kerja asing ini," ujar Jazuli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Baca juga : KSPSI Nilai Perpres 20/2018 Perketat Masuknya Tenaga Kerja Asing

Menurut Jazuli, melalui pembentukan Pansus TKA, Fraksi PKS ingin memastikan kebenaran isu terkait serbuan TKA ke Indonesia, terlebih pasca-terbitnya Perpres Penggunaan TKA.

Tanpa adanya Pansus, kata Jazuli, DPR tidak akan memiliki kekuatan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif.

"Kan dengan payung hukum Pansus ini kita bisa memanggil berbagai macam pihak untuk mendalami isu ini benar apa enggak," kata dia.

Jazuli mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan kepastian terkait isu atau informasi mengenai serbuan TKA yang beredar di media sosial.

Selain itu, ia menilai, hasil investigasi Pansus TKA juga akan menguntungkan dan menguatkan argumentasi pemerintah jika isu serbuan TKA akibat penerbitan Perpress tersebut tidak benar.

Baca juga : Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing

Jazuli menegaskan, usulan pembentukan Pansus TKA bukan berarti DPR anti terhadap investasi asing.

"Kami bukan anti asing. Hidup tanpa orang asing itu enggak mungkin. Tapi kita mau pemerintah memprioritaskan. Jangan sampai pemerintah itu disetir dan dikendalikan pihak asing," kata Jazuli.

"Harusnya pembangunan infrastruktur sejajar dengan pengurangan kemiskinan nah sekarang ini kita lihat pembangunan dimana-mana tapi angka pengangguran sepertinya enggak bergerak," ujar dia.

Tercatat, saat ini sudah ada lima orang yang menandatangani usulan pembentukan Pansus Angket TKA.

Baca juga : Pemerintah Dianggap Tidak Transparan soal Kuota Tenaga Kerja Asing

Selain Jazuli, ada empat pengusul lain dari Fraksi Partai Gerindra yang lebih dulu tanda tangan, yakni Fadli Zon, Muhammad Syafi'i, Heri Gunawan, dan Sutan Adil.

Sementara itu, syarat pembentukan Pansus Angket membutuhkan 25 tanda tangan pengusul dan minimal berasal dari dua fraksi di DPR.

Halaman:


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com