Fredrich Membantah Rekaman yang Diputar Jaksa KPK adalah Suaranya

Kompas.com - 30/04/2018, 14:27 WIB
Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menyimak keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/4). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama/18Dhemas Reviyanto Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menyimak keterangan saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (5/4). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama/18

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, membantah pernah membicarakan upaya mengondisikan kejiwaan mantan kliennya itu.

Menurut Fredrich, rekaman yang diputar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan suaranya.

"Saya tidak pernah percaya dan tidak pernah ngomong, itu enggak masuk akal. Apakah suatu rekaman saya ditanyakan kepada orang yang bukan di saya, berati ada unsur pencemaran nama baik dari sini," ujar Fredrich saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/4/2018).

(Baca juga : Rekaman Percakapan Fredrich Ungkap Upaya Mengondisikan Kejiwaan Novanto)

Menurut Fredrich, sejak 8 Desember 2017, dia sudah tidak lagi menjadi pengacara Setya Novanto.

Sedangkan, rekaman yang diputar jaksa dalam persidangan untuk dokter Bimanesh Sutarjo adalah rekaman pembicaraan pada 18 Desember 2017.

Sebelumnya, jaksa KPK memutar sebuah rekaman sadapan dalam persidangan terhadap terdakwa dokter Bimanesh Sutarjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (27/4/2018).

(Baca juga : Jika Fredrich Yunadi Tak Kooperatif, KPK Bisa Tuntut Hukuman Maksimal)

Rekaman percakapan itu diduga antara Fredrich Yunadi dengan seseorang bernama Viktor.

Rekaman itu diduga berisi upaya pengkondisian kejiwaan Setya Novanto yang tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut jaksa, percakapan itu terjadi pada 18 Desember 2018, atau lima hari setelah Novanto didakwa di Pengadilan.

"Saya tidak kenal yang namanya Viktor, saya adanya kenal Brigjen Victor yang nangkap Bambang Widjojanto, itu teman saya yang sudah pensiun. Saya tidak kenal Viktor yang itu, apalagi pakai guna-guna," kata Fredrich.

Kompas TV Agenda sidang mendengarkan keterangan dari saksi.




Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X