Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Gelar Rapat Evaluasi Penambahan Cuti Bersama Lebaran

Kompas.com - 30/04/2018, 13:48 WIB
Moh Nadlir,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menggelar rapat untuk mengevaluasi keputusan penambahan cuti bersama Idul Fitri 1439 H.

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, rapat akan digelar di Kantor Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Evaluasi ini terkait keputusan penambahan tiga hari cuti bersama pada 11-12, dan 20 Juni 2018 yang diprotes dari DPR dan pelaku usaha.

"Jam 13.00 WIB ini nanti dibicarakan," ujar Lukman ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin.

Baca juga : Pengusaha Protes, Pemerintah Evaluasi Penambahan Cuti Bersama Idul Fitri 1439 H

Lukman mengaku tak tahu apa yang dikeluhkan DPR dan pengusaha terkait penambahan cuti bersama pada Lebaran tahun ini. 

"Jadi saya belum tahu masalahnya di mana. Saya harus ke Menko (PMK) sekarang," kata Lukman.

Pemerintah sebelumnya menambah tiga hari cuti bersama pada 11-12, dan 20 Juni 2018.

Penambahan cuti bersama ini diharapkan bisa mengurai kemacetan pada arus mudik dan balik.

Akan tetapi, kebijakan ini menuai protes dari para pelaku usaha.

Baca juga : Pemerintah Belum Putuskan Revisi Penambahan Cuti Bersama Lebaran

Undang pelaku usaha

Secara terpisah, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, evaluasi akan dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko PMK Puan Maharani pada hari ini.

"Belum diputuskan, tapi ini mau dirapat-koordinasikan. Jadi Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, kemudian Menpan-RB," kata Asman di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin siang.

Asman mengakui, evaluasi ini dilakukan karena adanya protes dari masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha.

Oleh karena itu, perwakilan pengusaha juga akan diundang dalam rapat tersebut.

"Kan, mereka yang protes keras. Ada pengusaha, ada Industri. Terutama industri dan pelaku usaha," kata Asman.

Baca juga : Pengusaha Keberatan soal Lamanya Cuti Bersama, Ini Kata Mendag

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com