OPSI Minta Kelompok Pekerja Dilibatkan dalam Komite Industri Nasional

Kompas.com - 30/04/2018, 10:02 WIB
Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip meminta pemerintah melibatkan kelompok pekerja dan buruh dalam Komite Industri Nasional. Komite tersebut dibentuk pemerintah untuk mengimplementasikan pengembangan revolusi industri 4.0. 

"Tidak ada unsur pekerja di sana, yang ada hanya pengusaha. Makanya kami ingin masuk ke sana. Siapapun sepanjang ia mewakili kepentingan aspirasi pekerja," ujar Tavip saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2018).

Sebagai salah satu pemangku kepentingan di bidang industri, lanjut Tavip, pemerintah harus melibatkan kelompok pekerja dalam menentukan road map atau peta jalan revolusi industri 4.0.

Baca juga : Konfederasi Rakyat Pekerja Soroti Lima Isu Jaminan Sosial Saat May Day

Menurut Tavip, keterlibatan kelompok pekerja sangat penting untuk mengantisipasi arah kebijakan yang justru akan merugikan pekerja. Sebab, selama ini kelompok pekerja hanya menjadi obyek dalam perumusan regulasi di bidang industri.

Tak heran jika saat ini masih banyak praktik merugikan kelompok pekerja seperti misalnya penerapan sistem outsourcing atau sistem kerja kontrak.

"Pekerja selalu menerima output di bagian hilir, akhirnya ada sistem outsourcing, kontrak, segala macam. Nah itu kan akhirnya menyangkut regulasi, maka kita ingin masuk di situ, supaya masalah bisa diselesaikan di hulunya," kata Tavip.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga : May Day, 150.000 Buruh Demo di Istana Tuntut Harga Beras Turun hingga Pencabutan Perpres TKA

"Kami dapat bocoran sudah ada grand design yang sudah dirancang tanpa melibatkan rakyat pekerja sebagai pemangku kepentingan, dengan menempatkan lagi-lagi pekerja sebagai obyek," ucapnya.

Revolusi industri 4.0 merupakan sistem yang mengintegrasikan dunia online dengan produksi industri.

Efek revolusi tersebut adalah meningkatnya efisiensi produksi karena menggunakan teknologi digital dan otomatisasi, serta perubahan komposisi lapangan kerja. Artinya, akan ada kebutuhan tenaga kerja baru yang tumbuh pesat, sekaligus ada kebutuhan tenaga kerja lama yang tergantikan oleh mesin. 

Kompas TV Menurut Said yang dia istilahkan, investasi Tiongkok seakan-akan orang Tiongkok datang membangun di Indonesia, bukan membangun Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

Nasional
Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Nasional
Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Nasional
Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Nasional
UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.