Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menunggu Buwas Pelintir Mafia Pangan

Kompas.com - 30/04/2018, 09:23 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Teka-teki masa depan mantan Komisaris Jenderal (Purn) Budi Waseso terjawab sudah pada pekan lalu.

Setelah pensiun dan meletakkan jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), kini mantan Kabareskrim itu duduk di kursi Direktur Utama Perum Bulog.

Hal ini setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengangkat pria yang kerap disapa Buwas itu menggantikan Djarot Kusumayakti.

Pengangkatan Buwas sebagai Dirut Perum Bulog tak mengagetkan. Sebab, sebelumnya kabar tersebut sudah bocor ke media. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung melayangkan pujian untuk Buwas saat ditanya soal kabar Buwas akan memimpin Perum Bulog.

"Hanya kalau Anda bicara Budi Waseso, dia seorang pekerja keras dan konsekuen," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Baca juga: Dikabarkan Akan Pimpin Bulog, Budi Waseso Dapat Pujian Jusuf Kalla

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan, pengangkatan Buwas sebagai Dirut Perum Bulog merupakan suatu penyegaran.

Pemerintah ingin mendorong Perum Bulog menjalankan perannya kian baik, mulai dari menjaga harga dasar pembelian gabah petani, stabilisasi harga khususnya harga pokok, hingga pengelolaan stok pangan dan bahan pangan lainnya di luar beras.

Direktur Institut Agroekologi Indonesia (INAgri) Syahroni menilai Buwas sebagai sosok yang tegas dan berani sehingga potensial untuk mampu memberantas mafia pangan hingga ke akar-akarnya.

"Latar belakang dan pengalaman Buwas menangani mafia pungli ketika di Bareskrim dan memberantas mafia narkoba ketika di BNN jadi modal pengalaman untuk membongkar mafia pangan," katanya di Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Baca juga: Menteri BUMN Tunjuk Buwas Jadi Dirut Bulog

Harapan besar sektor pangan memang kini ada di pundak Buwas. Rekam jejaknya selama di kepolisian dan BNN menjadi dasar banyak pihak menaruh harapan kepadanya memberantas mafia pangan.

Selama ini, bukan hal aneh lagi harga-harga kebutuhan pokok kerap melambung tinggi. Hal ini tentu saja membuat masyarakat kecil berteriak.

Sementara itu, pemerintah kerap mengatakan bahwa lonjakan harga kebutuhan pokok disebabkan oleh campur tangan mafia pangan.

Tentu saja tahun ini, pemerintah tak ingin harga-harga kebutuhan pokok meroket seperti tahun-tahun ke belakang. Apalagi, di tahun politik, tak stabilnya harga kebutuhan pokok akan menjadi santapan lawan politik untuk mengkritik kerja pemerintah.

Pekerjaan Buwas

Pengangkatan Buwas sebagai Dirut Perum Bulog juga berdekatan dengan momentum jelang bulan Ramadhan. Seperti diketahui, jelang bulan Ramadhan harga-harga kebutuhan pokok kerap melonjak.

Artinya, Buwas tak bisa santai-santai dengan posisi barunya. Kalau ia bisa tegas kepada bandar narkoba, kali ini ia juga harus menunjukkannya di sektor pangan.

Apalagi, Buwas tak sendiri, kepolisan sudah lebih dulu membentuk Satgas Pangan untuk ikut menjaga stabilitas harga di pasaran. Tentu dengan pengalaman Buwas di kepolisian, sinergi antara Polri dengan Bulog bisa kuat.

Sebenarnya sebelum pensiun dari kepolisian, Buwas mengatakan, apabila negara tetap membutuhkannya, ia siap.

Kini, panggilan itu datang, saatnya ia membuktikan kata-katanya untuk memberantas para mafia pangan yang kerap mencekik kantong-kantong rakyat.

Kompas TV Irjen Heru Winarko dan Komjen (Purn) Budi Waseso menandatangani berkas serah terima jabatan, Senin (5/3/2018).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Nasional
Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Menlu Retno Telepon Wamenlu AS Pasca Serangan Iran ke Israel: Anda Punya Pengaruh Besar

Nasional
Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat 'April Mop'

Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat "April Mop"

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Nasional
Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com