KSPI Dukung Prabowo karena Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dianggap Rugikan Buruh

Kompas.com - 29/04/2018, 19:34 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memenuhi undangan Politisi Senior PAN Amien Rais di Yogyakarta, Senin (13/11/2017). Twitter @prabowoKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memenuhi undangan Politisi Senior PAN Amien Rais di Yogyakarta, Senin (13/11/2017).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo merugikan buruh.

Hal itu menjadi salah satu alasan KSPI akan mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.

Said menyebut, keputusan mendukung Prabowo baru diputuskan dalam rapat kerja nasional KSPI pada Sabtu (28/4/2018) malam.

"14 paket kebijakan ekonomi pemerintah Pak Joko Widodo bagi kami merugikan buruh, termasuk PP Nomor 78 (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)," ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2018).

"Oleh karena itu, presiden yang akan kami deklarasikan ini harus menandatangi dan akan menandatangi kontrak politik yang kami sebut sepultura," lanjut dia.

(Baca juga : May Day, KSPI Akan Deklarasi Dukung Prabowo Maju Pilpres 2019)

Sepultura itu, yakni 10 tuntutan rakyat dan buruh atau kontrak politik yang harus ditandatangani calon presiden yang didukung KSPI.

Menurut Said, Prabowo sudah menyatakan akan menghadiri deklarasi dukungan itu dan akan menandatangani kontrak politik yang disodorkan KSPI.

(Baca juga : Prabowo Harus Teken Kontrak Politik untuk Didukung KSPI dalam Pilpres 2019)

Deklarasi dukungan yang akan digelar pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018 di Istora Senayan Jakarta itu rencananya dihadiri sekitar 100.000 anggota KSPI.

"Bagi kami di KSPI dan buruh Indonesia, pemilihan presiden adalah momen krusial karena presiden yang terpilih akan menentukan arah kebijakan negara, ekonomi, politik, sosial, budaya, termasuk di dalamnya adalah kebijakan ketenagakerjaan dan paket kebijakan ekonomi," kata Said.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Nasional
Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Nasional
New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X