KSPI Dukung Prabowo karena Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dianggap Rugikan Buruh

Kompas.com - 29/04/2018, 19:34 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memenuhi undangan Politisi Senior PAN Amien Rais di Yogyakarta, Senin (13/11/2017). Twitter @prabowoKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memenuhi undangan Politisi Senior PAN Amien Rais di Yogyakarta, Senin (13/11/2017).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo merugikan buruh.

Hal itu menjadi salah satu alasan KSPI akan mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.

Said menyebut, keputusan mendukung Prabowo baru diputuskan dalam rapat kerja nasional KSPI pada Sabtu (28/4/2018) malam.

"14 paket kebijakan ekonomi pemerintah Pak Joko Widodo bagi kami merugikan buruh, termasuk PP Nomor 78 (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)," ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2018).

"Oleh karena itu, presiden yang akan kami deklarasikan ini harus menandatangi dan akan menandatangi kontrak politik yang kami sebut sepultura," lanjut dia.

(Baca juga : May Day, KSPI Akan Deklarasi Dukung Prabowo Maju Pilpres 2019)

Sepultura itu, yakni 10 tuntutan rakyat dan buruh atau kontrak politik yang harus ditandatangani calon presiden yang didukung KSPI.

Menurut Said, Prabowo sudah menyatakan akan menghadiri deklarasi dukungan itu dan akan menandatangani kontrak politik yang disodorkan KSPI.

(Baca juga : Prabowo Harus Teken Kontrak Politik untuk Didukung KSPI dalam Pilpres 2019)

Deklarasi dukungan yang akan digelar pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018 di Istora Senayan Jakarta itu rencananya dihadiri sekitar 100.000 anggota KSPI.

"Bagi kami di KSPI dan buruh Indonesia, pemilihan presiden adalah momen krusial karena presiden yang terpilih akan menentukan arah kebijakan negara, ekonomi, politik, sosial, budaya, termasuk di dalamnya adalah kebijakan ketenagakerjaan dan paket kebijakan ekonomi," kata Said.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Nasional
Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Nasional
Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Nasional
PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

Nasional
Pandemi Pukul Sendi Kehidupan Masyarakat, Cak Imin: Masyarakat Perlu Saling Bantu

Pandemi Pukul Sendi Kehidupan Masyarakat, Cak Imin: Masyarakat Perlu Saling Bantu

Nasional
Kemenko PMK Dorong Penyelesaian Rencana Aksi Perdagangan Orang 2020-2024

Kemenko PMK Dorong Penyelesaian Rencana Aksi Perdagangan Orang 2020-2024

Nasional
Berkas Perkara Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat Dinyatakan Lengkap oleh JPU

Berkas Perkara Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat Dinyatakan Lengkap oleh JPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X