Menuju Revolusi Industri 4.0, Jokowi Diminta Bentuk Badan Riset Nasional

Kompas.com - 29/04/2018, 16:15 WIB
Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), Rieke Diah Pitaloka, seusai menggelar konferensi pers terkait peringatan Hari Buruh Sedunia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), Rieke Diah Pitaloka, seusai menggelar konferensi pers terkait peringatan Hari Buruh Sedunia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), Rieke Diah Pitaloka, meminta Presiden Joko Widodo membentuk badan riset nasional terkait blue print atau cetak biru pembangunan industri menuju revolusi industri 4.0.

Revolusi industri 4.0 merupakan sistem yang mengintegrasikan dunia online dengan produksi industri.

Efek revolusi tersebut adalah meningkatnya efisiensi produksi karena menggunakan teknologi digital dan otomatisasi, serta perubahan komposisi lapangan kerja.

Artinya, akan ada kebutuhan tenaga kerja baru yang tumbuh pesat, sekaligus ada kebutuhan tenaga kerja lama yang tergantikan oleh mesin.

"Kami mendesak Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk badan riset nasional agar Indonesia memiliki blue print pembangunan industri yang menyeluruh," ujar Rieke saat menggelar konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2018).

(Baca juga : Jokowi Ragukan Ramalan Revolusi Industri Hilangkan 800 Juta Pekerja)

Menurut Rieke, keberadaan badan riset nasional sangat penting agar seluruh rencana pemerintah terkait revolusi industri 4.0 tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan kaum pekerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menegasakan, pemerintah harus menempatkan rakyat indonesia sebagai subyek di hulu, tengah dan hilir pembangunan industri nasional.

Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi negara industri yang berbasis riset nasional dengan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

"Badan riset nasional ini penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang berbasis riset nasional dengan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia," kata Rieke.

(Baca juga : Ini Strategi Indonesia Masuk Revolusi Industri 4.0)

Desakan pembentukan badan riset nasional di bidang industri merupakan satu dari lima tuntutan yang akan menjadi isu KRPI saat peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day pada 1 Mei 2018.

Empat tuntutan lainnya, yakni tri-layak rakyat pekerja, terpenuhinya lima jaminan sosial bagi pekerja, revisi UU Aparatur Sipil Negara dan perbaikan tata kelola BUMN.

KRPI merupakan sebuah konfederasi atau persatuan dari berbagai serikat buruh. Tercatat ada lima serikat pekerja yang tergabung dalam KRPI.

Kelima serikat pekerja tersebut adalah, OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia), FPPLI (Federasi Pekerja Pos Logistik Indonesia), FPPI (Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia), KNASN (Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara) dan FSBI (Federasi Serikat Buruh Indonesia).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah telah mengelompokkan lima industri utama yang disiapkan untuk Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 atau industri generasi ke empat merupakan perubahan sektor industri di dunia yang dipengaruhi oleh maraknya perkembangan teknologi serta internet.

"Lima industri yang jadi fokus implementasi industri 4.0 di Indonesia, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia," kata Jokowi saat membuka Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (4/4/2018).

Jokowi menjelaskan, kelima jenis industri tersebut ditetapkan menjadi tulang punggung dalam rangka meningkatkan daya saing yang sejalan dengan perkembangan industri generasi ke empat.

Lima sektor tersebut juga dinilai Jokowi akan menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Nasional
Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Nasional
Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Nasional
[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

Nasional
Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Nasional
Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Nasional
57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.