Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menuju Revolusi Industri 4.0, Jokowi Diminta Bentuk Badan Riset Nasional

Kompas.com - 29/04/2018, 16:15 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), Rieke Diah Pitaloka, meminta Presiden Joko Widodo membentuk badan riset nasional terkait blue print atau cetak biru pembangunan industri menuju revolusi industri 4.0.

Revolusi industri 4.0 merupakan sistem yang mengintegrasikan dunia online dengan produksi industri.

Efek revolusi tersebut adalah meningkatnya efisiensi produksi karena menggunakan teknologi digital dan otomatisasi, serta perubahan komposisi lapangan kerja.

Artinya, akan ada kebutuhan tenaga kerja baru yang tumbuh pesat, sekaligus ada kebutuhan tenaga kerja lama yang tergantikan oleh mesin.

"Kami mendesak Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk badan riset nasional agar Indonesia memiliki blue print pembangunan industri yang menyeluruh," ujar Rieke saat menggelar konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/4/2018).

(Baca juga : Jokowi Ragukan Ramalan Revolusi Industri Hilangkan 800 Juta Pekerja)

Menurut Rieke, keberadaan badan riset nasional sangat penting agar seluruh rencana pemerintah terkait revolusi industri 4.0 tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan kaum pekerja.

Ia menegasakan, pemerintah harus menempatkan rakyat indonesia sebagai subyek di hulu, tengah dan hilir pembangunan industri nasional.

Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi negara industri yang berbasis riset nasional dengan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

"Badan riset nasional ini penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang berbasis riset nasional dengan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia," kata Rieke.

(Baca juga : Ini Strategi Indonesia Masuk Revolusi Industri 4.0)

Desakan pembentukan badan riset nasional di bidang industri merupakan satu dari lima tuntutan yang akan menjadi isu KRPI saat peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day pada 1 Mei 2018.

Empat tuntutan lainnya, yakni tri-layak rakyat pekerja, terpenuhinya lima jaminan sosial bagi pekerja, revisi UU Aparatur Sipil Negara dan perbaikan tata kelola BUMN.

KRPI merupakan sebuah konfederasi atau persatuan dari berbagai serikat buruh. Tercatat ada lima serikat pekerja yang tergabung dalam KRPI.

Kelima serikat pekerja tersebut adalah, OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia), FPPLI (Federasi Pekerja Pos Logistik Indonesia), FPPI (Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia), KNASN (Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara) dan FSBI (Federasi Serikat Buruh Indonesia).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah telah mengelompokkan lima industri utama yang disiapkan untuk Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 atau industri generasi ke empat merupakan perubahan sektor industri di dunia yang dipengaruhi oleh maraknya perkembangan teknologi serta internet.

"Lima industri yang jadi fokus implementasi industri 4.0 di Indonesia, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia," kata Jokowi saat membuka Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (4/4/2018).

Jokowi menjelaskan, kelima jenis industri tersebut ditetapkan menjadi tulang punggung dalam rangka meningkatkan daya saing yang sejalan dengan perkembangan industri generasi ke empat.

Lima sektor tersebut juga dinilai Jokowi akan menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com