Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bicara Kebocoran Data Facebook dalam KTT Asean

Kompas.com - 28/04/2018, 11:50 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung kebocoran data pengguna Facebook saat berpidato pada Rapat Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-32 ASEAN di The Istana Singapura, Jumat (27/4/2018).

"Kita tahu terdapat penyalahgunaan data pribadi dari pengguna Facebook," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Sabtu (28/4/2018).

"Di ASEAN, kita perlu memastikan kerangka kerja sama di bidang keamanan siber juga memuat pelindungan data pribadi. Untuk itu kerja sama siber merupakan keharusan," ujar dia.

Di hadapan para pemimpin negara sahabat yang hadir, Jokowi juga menekankan bahwa potensi ASEAN di bidang e-commerce sangat besar. Menurut dia, pada 2025 pengguna internet ASEAN akan meningkat tiga kali lipat menjadi 600 juta.

"Pembelanjaan e-commerce diproyeksikan mencapai hampir 90 miliar dollar AS dan total ekonomi berbasis internet akan mencapai 200 miliar dollar AS," kata Kepala Negara.

(Baca juga: Pimpinan Komisi I Sebut Facebook Bisa Dipidana jika Tak Lindungi Data Pengguna)

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyambut baik inisiatif ASEAN Smart Cities Network (ASCN). Menurut dia, ASCN bisa menjadi jawaban atas berbagai masalah perkotaan.

"Masalah perkotaan sangatlah kompleks dan ASCN merupakan salah satu jawaban terhadap tantangan tersebut. Untuk membangun kota yang berkelanjutan dan inklusif dengan dukungan teknologi serta inovasi," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, Indonesia sendiri sedang mengembangkan Gerakan Menuju 100 Smart Cities yang mendorong penggunaan teknologi untuk memajukan kota guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan terpercaya.

Namun, Jokowi menekankan kota pintar tidak hanya mengenai penggunaan teknologi atau pembangunan fisik semata.

"Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik," ujar Jokowi.

(Baca juga: Ini yang Dibicarakan Jokowi dengan AS-ASEAN Business Council)

Menurut Jokowi, pengembangan ASCN perlu mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing kota serta mempertimbangkan kearifan lokal.

Selain itu juga harus berorientasi pada peningkatan layanan publik dan memberikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat untuk berinovasi sebagai aktor utama pembangunan.

Menutup pidatonya, Jokowi mengundang para Kepala Negara ASEAN untuk hadir di Nusa Dua Bali Oktober mendatang, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank. Dalam kesempatan itu, Indonesia juga akan menyelenggarakan ASEAN Leaders’ gathering (ALg).

Pertemuan ALg ini, lanjut Presiden, akan menunjukkan kerja sama yang solid dan kepemimpinan ASEAN dalam mengelola pertumbuhan ekonomi.

Dengan begitu, diharapkan bisa tercipta kesejahteraan yang lebih baik, kesetaraan, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

"Saya mengundang dan sangat mengharapkan kehadiran Yang Mulia dalam pertemuan tersebut. Sampai bertemu di Bali" ucapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam rapat pleno tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sebelum menghadiri rapat pleno, Presiden Jokowi bersama Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN lainnya menghadiri jamuan santap malam yang digelar Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong di State Room, The Istana Singapura.

Kompas TV Pemerintah Indonesia kembali menyampaikan surat peringatan bagi Facebook terkait pencurian data jutaan penggunanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com