Meski Dilarang, 30.000 Buruh Tetap Akan "Long March" ke Istana Saat "May Day"

Kompas.com - 27/04/2018, 14:55 WIB
Massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMassa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) akan tetap menggelar aksi long march 'May Day' atau hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2018.

Long march rencananya akan dilakukan mulai dari Bundaran Hotel Indonesia dan berakhir di Istana Merdeka, Jakarta.

Juru Bicara Gebrak, Damar Panca mengatakan, rencana aksi tersebut sampai saat ini belum mendapatkan izin dari Kepolisian.

(Baca juga : May Day, 180.000 Buruh Akan Gelar Aksi di 18 Provinsi)

Namun, pihaknya bersama dengan 30.000 buruh se-Jabodetabek akan tetap menggelar aksi demonstrasi.

"Meski ada larangan dari pihak kepolisian untuk tidak melakukan aksi long march dari HI, tapi kita tetap komitmen apapun risikonya akan kita hadapi," kata Damar di Kantor LBH Jakarta, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi demonstrasi May Day atau hari buruh Internasional pada 1 Mei mendatang, Jakarta, Jumat (27/4/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi demonstrasi May Day atau hari buruh Internasional pada 1 Mei mendatang, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Apalagi, pihaknya telah melayangkan pemberitahuan, sebagaimana yang diatur dalam UU 9/1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

Namun, hingga saat ini, Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri belum juga mengeluarkan surat tanda pemberitahun (SPPT) aksi demonstrasi.

"Setelah melihat rute dari HI ke Istana. Polisi tidak berani mengeluarkan SPPT," ujar dia.

(Baca juga : Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan May Day Harus Kondusif)

Bahkan, kata Damar, Mabes Polri sempat melakukan intimidasi dengan memberikan surat pernyataan yang harus diisi oleh pihaknya.

Dalam surat tersebut, koordinator lapangan massa demonstrans May Day akan bisa dituntut jika terjadi kerusuhan.

"Bagi kami itu sebetulnya tidak perlu. Saya kira itu adalah bentuk intimidasi bagi proses demokrasi kita," kata Damar.

Rencananya, kata Damar, Gebrak akan kembali menggelar pertemuan dengan pihak Kepolisian pada 29 April, untuk membahas soal perizinan demonstrasi May Day.

"Pemberitahuan itu kan sifatnya hanya pemberitahuan. Mau diizinkan atau tidak, kita sudah memberikan surat pemberitahuan itu, jadi tidak ada larang-melarang," kata dia.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X