Meski Dilarang, 30.000 Buruh Tetap Akan "Long March" ke Istana Saat "May Day"

Kompas.com - 27/04/2018, 14:55 WIB
Massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGMassa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017). Buruh menolak upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) akan tetap menggelar aksi long march 'May Day' atau hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2018.

Long march rencananya akan dilakukan mulai dari Bundaran Hotel Indonesia dan berakhir di Istana Merdeka, Jakarta.

Juru Bicara Gebrak, Damar Panca mengatakan, rencana aksi tersebut sampai saat ini belum mendapatkan izin dari Kepolisian.

(Baca juga : May Day, 180.000 Buruh Akan Gelar Aksi di 18 Provinsi)

Namun, pihaknya bersama dengan 30.000 buruh se-Jabodetabek akan tetap menggelar aksi demonstrasi.

"Meski ada larangan dari pihak kepolisian untuk tidak melakukan aksi long march dari HI, tapi kita tetap komitmen apapun risikonya akan kita hadapi," kata Damar di Kantor LBH Jakarta, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi demonstrasi May Day atau hari buruh Internasional pada 1 Mei mendatang, Jakarta, Jumat (27/4/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi demonstrasi May Day atau hari buruh Internasional pada 1 Mei mendatang, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Apalagi, pihaknya telah melayangkan pemberitahuan, sebagaimana yang diatur dalam UU 9/1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

Namun, hingga saat ini, Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri belum juga mengeluarkan surat tanda pemberitahun (SPPT) aksi demonstrasi.

"Setelah melihat rute dari HI ke Istana. Polisi tidak berani mengeluarkan SPPT," ujar dia.

(Baca juga : Kapolri Instruksikan Jajarannya: Peringatan May Day Harus Kondusif)

Bahkan, kata Damar, Mabes Polri sempat melakukan intimidasi dengan memberikan surat pernyataan yang harus diisi oleh pihaknya.

Dalam surat tersebut, koordinator lapangan massa demonstrans May Day akan bisa dituntut jika terjadi kerusuhan.

"Bagi kami itu sebetulnya tidak perlu. Saya kira itu adalah bentuk intimidasi bagi proses demokrasi kita," kata Damar.

Rencananya, kata Damar, Gebrak akan kembali menggelar pertemuan dengan pihak Kepolisian pada 29 April, untuk membahas soal perizinan demonstrasi May Day.

"Pemberitahuan itu kan sifatnya hanya pemberitahuan. Mau diizinkan atau tidak, kita sudah memberikan surat pemberitahuan itu, jadi tidak ada larang-melarang," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X