Wapres: Semua Venue Asian Games Harus Selesai Juni 2018

Kompas.com - 27/04/2018, 14:03 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meninjau Velodrome Rawamangun., Jakarta Timur, Jumat (27/4/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAWakil Presiden Jusuf Kalla saat meninjau Velodrome Rawamangun., Jakarta Timur, Jumat (27/4/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pembangunan dan renovasi venue-cabang olahraga untuk Asian Games 2018 masih berjalan sesuai rencana.

Meski demikian, Kalla mengingatkan soal target.

"Batasan dari semua venue ini Juni harus selesai," ujar Kalla usai meninjau venue olahraga layar di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (26/4/2018).

(Baca juga : Jokowi: Promosi Asian Games 2018 Belum Signifikan)

Sejak pagi, Kalla bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau beberapa venue Asian Games di Bekasi dan Jakarta.

Venue tersebut, yakni Stadion Patriot Chandabaga Bekasi, velodrome di Rawamangun, venue cabang olahraga jetski dan venue cabang olahraga layar di Ancol, Jakarta Utara.

Dari hasil peninjauan itu, Kalla mengatakan, progres pembangunan atau renovasi venue-venue tersebut cukup menjanjikan.

(Baca juga : Polri Ingin Pangkas Waktu Tempuh dari Penginapan ke Venue Asian Games)

Ia yakin semua venue tersebut akan rampung sesuai target.

"Ini seperti ini, dua tiga bulan, ya sedikit lagi (selesai). Juli ada tes event. Sama seperti cabor yang lain, begitu selesai mengundang untuk tes event," kata dia.

Dalam peninjauan ke beberapa venue, Kalla didampingi oleh beberapa pejabat diantaranya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X