Fadli Zon: Seharusnya Presiden Bisa Bentuk TGPF Kasus Novel

Kompas.com - 27/04/2018, 13:40 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan disambut anak dan istrinya setibanya dari Singapura di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (22/2). Novel kembali ke Indonesia setelah sepuluh bulan menjalani operasi dan perawatan mata di Singapura akibat penyerangan air keras terhadap dirinya. ANTARA FOTO/Muhammad IqbalPenyidik KPK Novel Baswedan disambut anak dan istrinya setibanya dari Singapura di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (22/2). Novel kembali ke Indonesia setelah sepuluh bulan menjalani operasi dan perawatan mata di Singapura akibat penyerangan air keras terhadap dirinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, seharusnya Presiden Joko Widodo bisa mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Pasalnya, satu tahun sejak penyiraman air keras terhadap Novel, kepolisian belum juga mengungkap pelakunya.

"Ya, ini kan sudah setahun lebih. Sekarang harusnya tidak boleh kemudian ini berlarut-larut seperti itu," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

"Kalau ini tidak tuntas, ya harusnya dibentuk saja Tim Gabungan Pencari Fakta atau semacam itu," tambah dia.

(Baca juga : Istana: Protes Kasus Novel ke Kepolisian, Jangan ke Presiden)

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Fadli memandang penyidik Polri memiliki kemampuan untuk menuntaskan kasus Novel.

Namun, persoalannya terletak pada niat penegak hukum untuk mengungkap auktor intelektual di balik kasus tersebut.

"Persoalannya menurut saya sederhana saja. Polisi punya kemampuan yang tinggi kok kalau mau mengungkap siapa yang berada di belakang ini. Masalahnya mau apa enggak?" kata politisi Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, lanjut Fadli, Presiden Jokowi telah berkali-kali meminta kepolisian serius dalam menuntaskan kasus Novel.

(Baca juga : Moeldoko: Beri Kesempatan Presiden Berpikir yang Lebih Besar dari Kasus Novel)

Fadli berpendapat, jika kasus Novel tidak tuntas, maka masyarakat akan melihat ada persoalan dalam garis komando antara presiden dengan kepolisian.

"Ini sudah ngomong berkali-kali enggak efektif, jadi presiden sendiri enggak punya rentang kendali kebawahnya. enggak tau sistem leadershipnya seperti apa, yang jelas dia (Presiden Jokowi) seperti tidak punya rentang kendali. Untuk urusan seperti ini saja enggak bisa, apalagi urusan lain," tutur Fadli.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Nasional
Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Nasional
Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Nasional
Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Nasional
Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Nasional
Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.