Kompas.com - 27/04/2018, 09:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie menyatakan, Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya menyederhanakan proses birokrasi saat pendaftaran.

Ia menyatakan Perpres tersebut bukan untuk menarik sebanyak-banyaknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

"Dulunya proses mengurus bisa izin tinggal terbatas itu 14 hari. Perintah Presiden dua hari. Bukan berarti pengawasan keimigrasiannya diperlemah, tidak," kata Ronny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

(Baca juga: Enam Temuan Ombudsman soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan)

Ia menambahkan, melalui Perpres ini, Direktorat Jenderal Imigrasi bisa menyelesaikan izin tinggal tenaga kerja asing selama dua hari.

Lantas setelah itu berkas bisa segera dikirim ke negara asal sehingga bisa langsung diawasi bersama keberadaan tenaga kerja asing tersebut di Indonesia.

Ia menjamin pengawasan tenaga kerja asing yang berada di Indonesia terus diperketat agar tercipta situasi yang kondusif.

"Jadi ini kemudahan untuk birokrasi. Tapi pengawasannya, perintah Bapak Presiden, harus diperketat pengawasan setelah mereka datang. Bagi yang tak memiliki izin apalagi. Itu pengawasannya pasti kami lakukan," papar Ronny.

(Baca juga: Polri Tak Lagi Berwenang Awasi TKA sejak Muncul Aturan Baru soal Keimigrasian)

"Dan sekarang ini dari Komisi IX setelah RDP akan dibentuk tim pengawasan. Kami terus mendukung kegiatan pengawasan setelah diberikannya visa izin tinggal terbatas, maka kami perkuat pengawasannya," lanjut dia.

Diberitakan, Perpres yang belum lama diteken Jokowi tersebut mendapat penolakan dari sejumlah kalangan.

Di DPR, muncul wacana membentuk panitia khusus angket untuk menyelidiki adanya pelanggaran dari penerbitan perpres itu.

(Baca juga: Perpres TKA Jadi Komoditas Politik, Pemerintah Harus Jelaskan Dasarnya)

Sementara, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggugat perpres tersebut ke Mahkamah Agung.

Gugatan rencananya akan didaftarkan pada Hari Buruh 1 Mei mendatang, bersamaan dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan para buruh.

Kompas TV Presiden menegaskan, tujuan Perpres soal tenaga kerja asing ditujukan menyederhanakan prosedur administrasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Buruh Daftar KPU Besok, Klaim Bakal 'Longmarch' dan Bawa 10.000 Buruh

Partai Buruh Daftar KPU Besok, Klaim Bakal "Longmarch" dan Bawa 10.000 Buruh

Nasional
Komnas HAM Tunda Pemeriksaan Ferdy Sambo

Komnas HAM Tunda Pemeriksaan Ferdy Sambo

Nasional
Apa Itu GSR? Petunjuk yang Didalami Komnas HAM Terkait Pembunuhan Brigadir J

Apa Itu GSR? Petunjuk yang Didalami Komnas HAM Terkait Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Partai Buruh Targetkan Tembus Parlemen dan Rebut 5 Kursi Kepala Daerah pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan Tembus Parlemen dan Rebut 5 Kursi Kepala Daerah pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Jokowi: 800 Juta Warga Dunia Berpotensi Kelaparan, Produktifkan Lahan yang Tidak Produktif

Nasional
Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Minta Masyarakat Tanam Cabai, Jokowi: Biar Enggak Kekurangan atau Harga Naik

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wali Kota Yogyakarta

Nasional
Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Ketua Harian Gerindra Sebut Prabowo Bersedia Maju Capres Lagi

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya 'Obstruction of Justice' di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya "Obstruction of Justice" di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Nasional
Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Nasional
Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Nasional
Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Nasional
ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.