Kompas.com - 27/04/2018, 08:27 WIB
Sejumlah tenaga kerja asing menjalani pemeriksaan Polisi di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/8). Sebanyak 38 tenaga kerja asing asal Tiongkok yang diamankan di lokasi tambang PT BCMG di Kampung Cirangsad, Desa Banyuwangi, Kabupaten Bogor, menjalani pemeriksaan karena tidak dapat menunjukkan identitas dan kelengkapan dokumen Keimigrasian, 14 orang diantaranya sudah dilepaskan karena memiliki dokumen lengkap. ANTARAFOTO/YULIUS SATRIA WIJAYASejumlah tenaga kerja asing menjalani pemeriksaan Polisi di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/8). Sebanyak 38 tenaga kerja asing asal Tiongkok yang diamankan di lokasi tambang PT BCMG di Kampung Cirangsad, Desa Banyuwangi, Kabupaten Bogor, menjalani pemeriksaan karena tidak dapat menunjukkan identitas dan kelengkapan dokumen Keimigrasian, 14 orang diantaranya sudah dilepaskan karena memiliki dokumen lengkap.
Penulis Ihsanuddin
|

Hal ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian data ketenagakerjaan yang dimiliki pemerintah dengan fakta di lapangan.

 

3. Bahasa Indonesia

Ombudsman menemukan sebagian besar TKA tidak bisa berbahasa Indonesia. Hal ini wajar karena aturan yang mewajibkan TKA berbahasa Indonesia sudah dihapus pada 2015 lalu.

Semula, Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 mewajibkan TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Namun, syarat itu dihapus lewat Permenaker Nomor 35 Tahun 2015.

Ombudsman menilai, perubahan aturan inilah yang membuat TKA semakin banyak masuk ke Indonesia.

"Penggunaan bahasa Indonesia, yang tadinya wajib berbahasa Indonesia, itu tidak diwajibkan lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Menurut Ombudsman, Kebijakan Bebas Visa Jadi Pintu Masuk TKA Ilegal)

Ini persoalan kebijakan yang paling mendasar yang menyebabkan serbuan TKA ke Indonesia," kata Laode.

 

4. Bebas Visa Pintu Masuk TKA Ilegal

Selain dihapusnya kewajiban berbahasa Indonesia, kebijakan lain yang disinyalir membuat TKA di Indonesia membludak adalah bebas visa.

Kebijakan ini diteken Presiden Joko Widodo melalui peraturan presiden Nomor 21 Tahun 2016.

Temuan Ombudsman di lapangan, banyak TKA yang berpura-pura menjadi wisatawan, namun justru bekerja di dalam negeri secara ilegal.

Pengawasan imigrasi di Bandara juga tidak siap untuk mengantisipasi hal ini.

"Harusnya di setiap Bandara harus ada deteksi awal terhadap TKA itu. Ada orang asing nih, liat paspornya, mau apa disitu. Sekarang tidak ada, bablas saja," kata Laode.

(Baca juga: Ombudsman RI: Tim Pengawas Orang Asing Tak Tegas)

Laode mengatakan, apabila pemerintah memang belum siap untuk memfilter arus wisatawan yang masuk ke Indonesia, harusnya kebijakan bebas visa terhadap 196 negara itu tidak diberlakukan dulu.

 

5. Gaji 3 Kali Lipat

Ombudsman menemukan TKA yang bekerja di Indonesia mendapatkan bayaran jauh lebih tinggi dari pekerja lokal yang bekerja di posisi yang sama.

Bahkan perbedaan gaji pekerja lokal dan tenaga kerja asing bisa mencapai tiga kali lipat.

"Orang Indonesia hanya menerima sepertiga, paling besar hanya sepertiga dari gaji TKA," kata Laode.

"Supir Indonesia misalnya hanya mendapat 5 juta, supir TKA bisa 15 juta. Itu informasi dari lapangan," tambahnya .

(Baca juga: Polri Tak Lagi Berwenang Awasi TKA Sejak Muncul Aturan Baru soal Keimigrasian)

Lebih parahnya lagi, kata Laode, gaji para TKA itu langsung ditransfer ke rekening bank negara asal mereka.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X