Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Bilang PAN Dukung Prabowo, PDI-P Anggap Bukan Sikap Resmi

Kompas.com - 26/04/2018, 22:35 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto enggan menanggapi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais soal sikap PAN dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Sebelumnya, Amien menegaskan bahwa PAN bakal mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Menurut Hasto, dalam struktur kepengurusan PAN saat ini masih tercatat Zulkifli Hasan sebagai ketua umum dan Eddy Soeparno sebagai sekjen.

Oleh sebab itu, keputusan organisasi sebuah partai politik secara resmi hanya berasal dari ketua umum dan sekjen.

"Ya kalau kami melihat PAN, ketumnya adalah Bapak Zulkifli Hasan, sekjennya adalah Pak Eddy. Dalam rangka organisasi yang kami lihat dari PAN kan keputusan organisasi. Jadi, dari Pak Zulkifli, juga dari Sekjen," ujar Hasto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018).

(Baca juga: Merasa Lebih Tahu Partai dari Zulkifli Hasan, Amien Rais Yakin PAN Dukung Prabowo)

Hasto menjelaskan, keputusan untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2019 oleh setiap partai harus melalui mekanisne internal partai.

Sebuah partai, kata Hasto, memiliki kedaulatan penuh dalam memutuskan hal tersebut dan tak bisa dicampuri oleh partai lain.

"Tentu saja melalui mekanisme organisasi internal di PAN yang mana PDI-P enggak akan campur tangan karena setiap partai kan punya kedaulatan," kata Hasto.

Amien Rais sebelumnya meyakini PAN bakal bergabung bersama Partai Gerindra dan PKS untuk mengusung Prabowo.

Saat ditanya sikap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang masih membuka opsi untuk merapat ke kubu Presiden Joko Widodo, Amien menjawab bahwa dirinya lebih tahu soal partai daripada Zukifli.

Amien mengatakan, seluruh kader PAN di daerah tak berkenan untuk mengusung Jokowi pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2019.

Kompas TV PAN hingga kini belum memutuskan ke kubu mana mereka akan berkoalisi di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com