Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/04/2018, 18:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menginvestasikan dana pengelolaan haji di dalam negeri dan Arab Saudi.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu menjelaskan, untuk di Arab Saudi, jenis usaha yang akan diinvestasikan adalah hotel, katering dan jasa transportasi jemaah haji.

Melalui kebijakan investasi tersebut, Anggito yakin biaya pelaksanaan haji akan lebih efisien.

"Jadi kalau Pak Menteri punya kebijakan investasi tahun depan, insya Allah, mudah-mudahan biaya penyelenggaraan ibadah haji kita bisa lebih efisien," ujar Anggito di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4/2018).

Dengan demikian, biaya ibadah haji yang ditanggung calon jemaah haji tahun 2019 akan turun jumlahnya.

(Baca juga: Jokowi Pastikan Dana Haji Sesuai Prinsip Transparan dan Akuntabilitas)

Namun, Anggito belum bisa menyebutkan berapa persen penurunan biaya ibadah haji yang dibayarkan calon jemaah.

"(Besaran penurunannya) belum tahu. Tapi Anda bisa bayangkan kalau dulu Kemenag hanya bisa mengalokasikan pengadaan pelayanan ibadah haji satu tahun, BPKH bisa melakukan kontrak-kontrak jangka panjang. Tentu dari sisi biaya akan lebih murah," ujar Anggito.

Sementara, untuk investasi di Indonesia, lanjut Anggito, BPKH akan menyalurkannya melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA).

"Jadi tergantung pada PINA itu memberikan ke mana, karena sudah disaring (sektor mana yang akan disasar investasi) dan berisiko rendah. Belum bisa ditetapkan saat ini karena masih berjalan prosesnya," ujar Anggito.

(Baca juga: Rp 103 Triliun Dana Haji Akan Diinvestasikan di Arab Saudi)

Penurunan biaya ibadah haji 2019 juga diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

"Dana haji diharapkan nilai manfaatnya dari investasi dapat mengurangi biaya haji," kata Bambang.

Bambang mencontohkan Malaysia. Negeri Jiran itu sudah terlebih dahulu menginvestasikan biaya pengelolaan hajinya. Hasil investasi di sana digunakan untuk membayar 47 persen dari biaya ibadah haji yang harus dibayarkan calon jemaah.

Saat ini, Pemerintah Indonesia menanggung 45 persen dari biaya ibadah haji yang mesti dibayarkan calon jemaah.

Bambang mengalkulasikan, apabila biaya haji Indonesia diinvestasikan, maka jumlah biaya calon jemaah haji yang ditanggung pemerintah kemungkinan lebih dari 47 persen.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Pengelola Keuangan Haji melakukan investasi di Arab Saudi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com