Investasikan Dana Haji, Pemerintah Sebut Biaya Haji 2019 Turun

Kompas.com - 26/04/2018, 18:45 WIB
 Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (9/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH) akan menginvestasikan dana pengelolaan haji di dalam negeri dan Arab Saudi.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu menjelaskan, untuk di Arab Saudi, jenis usaha yang akan diinvestasikan adalah hotel, katering dan jasa transportasi jemaah haji.

Melalui kebijakan investasi tersebut, Anggito yakin biaya pelaksanaan haji akan lebih efisien.

"Jadi kalau Pak Menteri punya kebijakan investasi tahun depan, insya Allah, mudah-mudahan biaya penyelenggaraan ibadah haji kita bisa lebih efisien," ujar Anggito di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4/2018).

Dengan demikian, biaya ibadah haji yang ditanggung calon jemaah haji tahun 2019 akan turun jumlahnya.

(Baca juga: Jokowi Pastikan Dana Haji Sesuai Prinsip Transparan dan Akuntabilitas)

Namun, Anggito belum bisa menyebutkan berapa persen penurunan biaya ibadah haji yang dibayarkan calon jemaah.

"(Besaran penurunannya) belum tahu. Tapi Anda bisa bayangkan kalau dulu Kemenag hanya bisa mengalokasikan pengadaan pelayanan ibadah haji satu tahun, BPKH bisa melakukan kontrak-kontrak jangka panjang. Tentu dari sisi biaya akan lebih murah," ujar Anggito.

Sementara, untuk investasi di Indonesia, lanjut Anggito, BPKH akan menyalurkannya melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA).

"Jadi tergantung pada PINA itu memberikan ke mana, karena sudah disaring (sektor mana yang akan disasar investasi) dan berisiko rendah. Belum bisa ditetapkan saat ini karena masih berjalan prosesnya," ujar Anggito.

(Baca juga: Rp 103 Triliun Dana Haji Akan Diinvestasikan di Arab Saudi)

Penurunan biaya ibadah haji 2019 juga diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

" Dana haji diharapkan nilai manfaatnya dari investasi dapat mengurangi biaya haji," kata Bambang.

Bambang mencontohkan Malaysia. Negeri Jiran itu sudah terlebih dahulu menginvestasikan biaya pengelolaan hajinya. Hasil investasi di sana digunakan untuk membayar 47 persen dari biaya ibadah haji yang harus dibayarkan calon jemaah.

Saat ini, Pemerintah Indonesia menanggung 45 persen dari biaya ibadah haji yang mesti dibayarkan calon jemaah.

Bambang mengalkulasikan, apabila biaya haji Indonesia diinvestasikan, maka jumlah biaya calon jemaah haji yang ditanggung pemerintah kemungkinan lebih dari 47 persen.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X