Jokowi Pastikan Dana Haji Sesuai Prinsip Transparan dan Akuntabilitas

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas pengelolaan dana haji di Ruang Oval, Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4/2018) siang.

Dalam rapat terbatas kali ini, Presiden Jokowi ingin mendapatkan laporan dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH mengenai persoalan dana haji saat ini.

"Saya ingin mendapatkan laporan dari BPKH soal kepercayaan yang telah diberikan umat mengenai dana yang ada," ujar Jokowi saat sambutan rapat.

Jokowi juga ingin memastikan pengelolaan dana haji harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta prinsip syariat Islam.

"Tentu saja kita ingin yang transparan, akuntabel, dan ini juga sangat penting dalam mengikuti prinsip-prinsip syariat," ujar Jokowi.

(Baca juga: Rp 103 Triliun Dana Haji Akan Diinvestasikan di Arab Saudi)

Hadir dalam rapat terbatas kali ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.

Selain itu, hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BPKP Ardan Adiperdana dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.