Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Nostalgia Jusuf Kalla, Debat hingga Jadi "Host" di Kompas

Kompas.com - 26/04/2018, 15:21 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku punya banyak cerita yang membekas tentang Kompas.

Hal ini ia ungkapkan saat meresmikan rumah baru Kompas, Menara Kompas.

"Mungkin sudah 30-an tahun yang lalu kalau ada diskusi ekonomi dan saya selalu diminta mewakili Indonesia timur," ujar Kalla di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Kalla ingat betul bagaimana ia kerap berbeda pendapat dengan beberapa pihak dalam perdebatan itu. Misalnya, saat berdebat terkait dengan krisis ekonomi 1998.

Saat itu, Kalla sampai berdebat dengan rekannya sesama pengusaha, Sofyan Wanandi. Kini, Sofyan Wanandi menjadi bagian dari tim ahli di Kantor Wakil Presiden.

(Baca juga : Wapres Jusuf Kalla Resmikan Menara Kompas, Rumah Baru Kompas)

Tak hanya kerap diundang dalam diskusi, Kalla juga punya pengalaman menulis di Kompas. Hal ini sangat membekas dibenaknya karena ia selalu merasa bahagia bila tulisanya tayang.

"Bahagia juga kita kerena pikiran-pikiran itu bisa menjadi bagian (di Kompas)," kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga dari kanan), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua dari kiri), Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputeri (kedua dari kanan) dan CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama (pertama dari kanan) saat meresmikan Menara Kompas, gedung baru Kompas Gramedia, di Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018). Peresmian Menara Kompas ditandai dengan pengetikan kata Kompas menggunakan mesin ketik bersejarah oleh Wapres.



KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga dari kanan), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua dari kiri), Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputeri (kedua dari kanan) dan CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama (pertama dari kanan) saat meresmikan Menara Kompas, gedung baru Kompas Gramedia, di Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018). Peresmian Menara Kompas ditandai dengan pengetikan kata Kompas menggunakan mesin ketik bersejarah oleh Wapres.

Pengalamannya tak berhenti di situ. Kalla bahkan pernah menjadi host atau pemandu acara talk show di Kompas TV yang bertajuk "Jalan Keluar".

Baginya, pengalaman menjadi host sangat berbekas. Sebab, ia berseloroh, saat itu ia sedang menjadi pengangguran setelah tak menjadi Wapres.

"Ya, juga waktu itu lagi nganggur kan. Habis Wapres enggak ada kerjaan jadi nganggur enggak ada kerjaan. Ya, honornya itu kita terima aja kan," ucap politisi senior Partai Golkar itu yang membuat gelak tawa.

(Baca juga : Wapres Berharap Kompas Tetap Jaga Objektivitas dan Independensi)

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputeri saat meninjau lokasi gedung usai meresmikan Menara Kompas, gedung baru Kompas Gramedia, di Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018). Peresmian Menara Kompas ditandai dengan pengetikan kata Kompas menggunakan mesin ketik bersejarah oleh Wapres.



KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputeri saat meninjau lokasi gedung usai meresmikan Menara Kompas, gedung baru Kompas Gramedia, di Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018). Peresmian Menara Kompas ditandai dengan pengetikan kata Kompas menggunakan mesin ketik bersejarah oleh Wapres.

Dari pengalamanya bercengkrama itu, Kalla memberikan pujian untuk Kompas. Baginya, Kompas adalah media yang begitu sadar pajak.

Sebab, ucap Kalla, Kompas tak pernah lupa memotong honornya untuk bayar pajak.

Pernyataanya itu sontak kembali membuat orang-orang yang hadir dalam acara peresmian Menara Kompas tergelitik.

Di luar itu, Wapres punya harapan besar kepada Kompas. Di tengah era banjir informasi saat ini, Kompas diharapkan tetap bisa menjaga objektivitas dan independensinya.

Selain itu, Kalla juga berharap agar Kompas tetap menjadi media yang selalu mempererat persatuan tidak membentur-benturkan, dan tetap menyuguhkan berita yang memberikan optimisme untuk bangsa.

Dalam peresmian Menara Kompas, hadir Megawati Soekarnoputri, putri Soekarno yang memberi nama "Kompas".

Selain itu, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan, jajaran menteri, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Hadir pula Wakil Kepala Polri Komjen Pol Syafruddin, Pimpinan Redaksi harian Kompas Budiman Tanuredjo, Pimpinan Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi, dan Pimpinan Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho.

Seusai peresmian, JK, Megawati dan rombongan menyempatkan melihat ruang kerja Kompas, Kompas.com dan Kompas TV di lantai 5 dan 6 Menara Kompas.

Kompas TV Menara Kompas adalah kantor bagi Harian Kompas, Kompas.id, Kompas.com dan KompasTV.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com