Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkumham Dorong Masyarakat Patenkan Potensi Indikasi Geografis di Daerahnya

Kompas.com - 26/04/2018, 13:57 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris mengatakan, Indonesia memiliki potensi alam maupun budaya yang kaya.

Dengan kepekaan intelektual, potensi tersebut bisa dijadikan sesuatu yang khas di daerah tersebut. Ia pun mendorong masyarakat segera mendaftarkan indikasi geografis itu sebagai hak paten.

"Daftarkan cepat. Dibikin mudah sekarang. Kalau sudah daftar, dikasih sertifikat. Nanti diperiksa, dikirimkan timnya," ujar Freddy di lapangan silang Monas, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

(Baca juga: Menkumham Buka Pameran Hari Kekayaan Intelektual Sedunia di Monas)

Freddy mengatakan, indikasi geografis merupakan ciri khas yang menunjukkan daerah asal suatu barang.

Namun, yang bisa didaftarkan sebagai hak cipta bukan sekadar kekayaan alam yang "mentah".

Menurut dia, harus ada campur tangan manusia untuk menjadikan kekayaan alam itu suatu produk berdaya guna yang tak ditemui di daerah lain.

"Contohnya kopi ditanam di hutan, tidak bisa didaftarkan hak paten. Kalau kopi itu dipelihara, dijadiin enak rasanya, diroasted, dijadiin produk, itu baru bisa," kata Freddy.

Saat ini, bukan lagi masyarakat di daerah berbondong-bondong ke kota untuk mencari nafkah.

(Baca juga: Dari Isyana Sarasvati hingga Daniel Mananta Dapat Penghargaan Kekayaan Intelektual dari Pemerintah)

 

Sebaliknya, masyarakat kota yang ke daerah-daerah untuk menikmati produk tertentu langsung dari asalnya.

Freddy memastikan apa yang sudah dipatenkan melalui Kemenkumham tidak bisa diklaim oleh negara lain.

"Tidak hanya sekadar negara lain, di daerah di negara kita sendiri aja tidak bisa," kata dia.

Freddy mengakui masih sedikit masyarakat yang sadar pentingnya mematenkan produknya dan mengenali indikasi geografis.

Orang-orang hanya mengetahui tahu Sumedang sebagai makanan, padahal termasuk kekayaan intelektual.

(Baca juga: Startup Bisa Daftarkan Hak Kekayaan Intelektual secara Gratis)

 

Oleh karena itu, mulai tahun ini dicanangkan tahun indikasi geografis agar semakin banyak potensi produk khas daerah tertentu yang didaftarkan dan dikembangkan, baik nasional maupun internasional.

"Tadi ada bupati-bupati datang, sekarang sudah ada awareness daerah. Makanya kita kampanye ke daerah ayo daftarin," kata Freddy.

Kompas TV Isu pearng dagang sempat memantik ketegangan. Namun, hal ini m ereda saat Tiongkok buka pintu negosiasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com